Jumat , | WIB

Jumat, 06 Juli 2018 - 10:57:43 WIB
YUSRIL IHZA SEBUT KASUS BLBI DRAF SKL DIBUAT SEKRETARIS KABINET
Hukum & Kriminal - Dibaca: 162 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost.com 

Sesuai mengenai mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra membantah membuat draf Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang melandasi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seperti yang disebut mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Dia mengatakan sebagai Menteri Kehakiman tak berwenang membuat draf Inpres tersebut.

"Menurutnya, Menteri Kehakiman seumur-umur belum pernah mendraf instruksi Presiden," kata dia saat skors sidang perkara korupsi penerbitan SKL BLBI dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 5 Juli 2018.

Bahkan sebelumnya, saat bersaksi dalam sidang yang sama Kwik Kian Gie mengatakan Yusril membuat draf Inpres yang diteken Presiden Megawati 30 Desember 2002. Kwik mengatakan Yusril membikin itu atas perintah Megawati usai rapat kabinet terbatas pada 2002 di Istana Negara. Rapat tersebut menyetujui penerbitan Inpres yang kelak menjadi kado bagi konglomerat untuk bebas dari jerat hukum penyelewengan dana BLBI.

Mengenai hal ini, Yusril mengakui bahwa dia ada di pertemuan tersebut bersama sejumlah menteri era Presiden Megawati. Menurut Kwik, menteri yang hadir yaitu Menteri Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro Jakti, Menteri Keuangan Boediono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi, dan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo.

Dia (Yusril Ihza) mengatakan,  draf Inpres tersebut dibuat Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo. "Setelah dicek aslinya, ternyata di situ ada salinan tertanda oleh Deputi Sekretaris Kabinet Lambok Bahartan. Jadi jelas itu dari Sekretariat Kabinet, tidak mungkin dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM," kata Yusril.

Selanjutnya dalam perkara BLBI, KPK mendakwa Syafruddin selaku eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bersama Dordjatun merugikan negara sebanyak Rp 4,58 triliun dalam penerbitan SKL untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Dia juga didakwa memperkaya pemilik BDNI Sjamsul Nursalim lewat penerbitan SKL itu. ( IP – DW )

 



Berita Lainnya