Senin , | WIB

Senin, 09 Juli 2018 - 22:35:28 WIB
P3SI : UU NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU BERMUATAN KKN JABATAN
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 74 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Ketua umum Paguyuban Pejuang Pers Seluruh Indonesia ( P3SI ) Lahane Aziz mengatakan, mengenai Undang – Undang Nomor:7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tidak melarang Menteri maju menjadi caleg, menurut dia ( Aziz ) , hal ini jelas tidak memberikan kesempatan kepada orang lain dan dinilai Menteri yang masih aktif mau calon anggota DPR di Pileg 2019, ini dinamakan pejabat serakah.

Menurut Aziz, disamping itu pejabat tadi tidak mengsyukuri jabatan yang diberikan sebagai Menteri begitu jabatannya mau berakhir dia langsung calon lagi anggota DPR, jadi ibaratnya orang makan – makan terus tapi tak pernah rasa kenyang alias rakus dan pajabat ini juga dianggap telah Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) terkait jabatan dan anggaran yang selama ini dia nikmati, kata Aziz.

Imbuhnya, mengenai UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, yang mana tidak melarang Menteri maju lagi sebagai caleg DPR, masalah ini P3SI minta pemerintah agar UU Pemilu tersebut dapat direvisi atau diperbaiki isinya agar dapat memberikan peluang kepada orang lain juga bisa menduduki dan merasakan jabatan Menteri maupun anggota DPR ini, tutur Aziz.

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com mengenai, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak memberikan jawaban tegas kala ditanyakan kemungkinan menjadi calon anggota DPR pada Pileg 2019. Soal itu, Tjahjo lebih suka menunggu instruksi dari dua pimpinannya saat ini, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo.

Lantas diketahui, Tjahjo merupakan kader senior PDIP yang pernah menjabat Sekretraris Jenderal dan Ketua Fraksi di DPR. Sambil bercanda, Tjahjo menyebut dirinya TNI yang merupakan singkatan dari taat nurut instruksi. "Apa kata Presiden dan apa kata bos partai saya Ibu Megawati," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (9/7).

Sementara dia menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak melarang menteri maju menjadi caleg. Menteri boleh maju menjadi caleg asal mengambil cuti jika ingin berkampanye di hari kerja. Sebelum menyebut mengikuti instruksi Megawati dan Jokowi, Tjahjo mengatakan dirinya sempat khawatir akan ada pihak yang mempertanyakan motif dia jika maju menjadi caleg.

Mengenai hal itu karena posisi Mendagri merupakan mitra kerja penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Walaupun ya memilah, saya mendagri lho. Tetap, kan saya caleg. Nanti teman-teman mengatakan wah ini ada apa," katanya.

Bahkan sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan bahwa partai politik boleh mendaftarkan menteri menjadi caleg. Menteri yang bersangkutan pun tidak diwajibkan mundur dari jabatannya. Akan tetapi, menteri harus mengambil cuti jika ingin berkampanye di hari kerja. Hal tersebut diatur dalam UU Pemilu. Selain itu, menteri juga tidak boleh menggunakan fasilitas negara saat berkampanye kecuali fasilitas pengamanan.

Kemudian masa kampanye Pileg 2019 sendiri dimulai pada 23 September 2018 hingga April 2019 mendatang.  Sementara itu, Presiden Jokowi juga sudah menyinggung perihal kemungkinan ada Menteri yang ingin maju menjadi caleg pada Pilpres 2019. Dia mengatakan hal tersebut wajar karena menjadi caleg adalah tugas parpol kepada masing-masing kader yang kebetulan saat ini menjabat sebagai Menteri.

"Lalu harus tahu sebagian Menteri dari parpol tentu saja mereka ditugaskan partai berkaitan politik salah satunya jadi caleg. Saya kira wajar kalau mereka ditugaskan partai menjadi caleg," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (6/7). ( IP - *** )



Berita Lainnya