Senin , | WIB

Rabu, 11 Juli 2018 - 00:04:27 WIB
KANTOR HUKUM SUYONO SH DAN REKAN MENGAJUKAN PRAPERADILAN
Hukum & Kriminal - Dibaca: 148 kali


Intelijenpost.com

DI PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Surabaya, Intelijenpost.com

Sesuai mengenai Kantor Hukum Suyono SH dan rekan yang beralamat di Jl. Sutorejo Prima No. 19/ Blok PD 18 Kelurahan Dukuh Sutorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, baru lalu datang di kantor Redaksi Intelijenpost.com Jl. Tegal sari No. 2 Surabaya, dalam rangka untuk mengadakan wawancara khusus terkait pengajuan praperadilan di Pengadilan Negeri Balikpapan.

Sementara  menurut Suyono. SH, yang bertempat tinggal dan tanggal lahir, Surabaya, 11 April 1959 ( 58 tahu ) jenis kelamin laki – laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Kantor Jl. Kerinci No. 20 Perum Pepelegi Indah Waru – Sidoarjo, Pekerjaan Advokat, status kawin, Pendidikan S 1 ( Sarjana Hukum  ), No. Induk KTPA. 13. 355, Tanggal berakhir KTPA. 18 – 06 – 2019. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama berdasarkan kuasa khusus , tanggal 25 Juni 2018 ( terdaftar ), bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan hukum pemberi kuasa :

Nama Dewi Aminah, tempat, tanggal lahir Nganjuk, 21 April 1996, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat  Marsma R Iswahyudi RT.001, Kel. Sepingan Raya, Balikpapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur, pekerjaan swasta, status kawin, pendidikan SLTA.

Selanjutnya disebut sebagai pemohon PRAPERADILAN selaku istri yang mewakili Suami atas nama MARDJUNI Bin SUGIONO tempat tanggal lahir Madiun, 25 Juni 1985, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Menur 32 RT. 010, RW. 003, Kel. Ngampel, Kec. Mejayan Provinsi Jawa Timur atau Jl. Mulawarman RT. 021 No, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan, status kawin. Atas dugaan tindak pidana Pasal 375 Jo 64 KUHP dan surat pemberitahuan Penangkapan No. B/31/VI/Res. I.II/2018 Reskrim Tertanggal, Balikpapan, 04 – Juni 2018.

Kemudian menyangkut wawancara ini Suyono. SH mengatakan, dasar hukum permohonan Praperadilan 1. Berdasarkan Undang – Undang tentang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 dalam pembukaan hukum acara pidana: a. Menimbang:dalam huruf A berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Negara Repoblik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang Menjunjung Tinggi  Hak Asasi Manusia Serta yang Menjamin Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Dan Wajib Menjunjung Hukum Dan Pemerintahan Itu Dengan Tidak ada Di Kecualikan.

b. Dalam Pasal 284 KUHP ayat 1 berbunyi : Terhadap perkara yang ada sebelum Undang – Undang ini di undangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang – undang ini. Ayat  (2 ): Dalam waktu 2 tahun setelah Undang – Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara ini berlaku ketentuan Undang – Undang ini.......dst.

c. Pasal 285 Undang – Undang ini disebut Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

2. Dalam Undang – undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab1 ketentuan umum pasal 1 ayat ( 6 ) Pelanggaran Hak Asasi Manusia:

Adalah setiap perbuatan seseorang atau Kelompok orang termasuk aparat negara baik di sengaja maupun tidak di sengaja  atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan / atau mencabut Hak Asasi manusia Seseorang atas Kelompok orang yang dijamin oleh Undang – Undang ini dan Tidak mendapatkan atau dikuwatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

3. Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 Pasal 3 ayat (2) : Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Perlakuan hukum yang adil serta mendapat Kepastian hukum dan Perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 4 : Hak untuk hidup, hak untuk tidak di siksa hak kebebasan pribadi pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai peribdi persamaan di hadapan hukum, dan  Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumk yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

4. Undang – Undang No.14 Tahun 1970 tentang : Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (1) Berbunyi : Tidak seorang juapun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada dicantumkan baginya selain Undang – Undang

Pasal 6 ayat (2) berbunyi : Tidak seorang juapun dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang – Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang Dianggap Bertanggung Jawab Telah Bersalah atas perbuatan yang di tuduhkanh atas dirinya.

Pasal 8 Berbunyi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan / atau dihadapkan pengadilan yang menyatakan kesalahannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Pasal 9 ayat (1) berbunyi : Seorang yang Ditangkap, Ditahan, Dituntut, ataupun Diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang – Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut kerugian dan biaya rehabilitasi

Pasal 9 ayat (2) berbunyi : Pejabat yang dengan sengaja melakukan sebagaimana ayat (1) tersebut dapat dipidana. Demikian juga yang terdapat dalam Pasal 333 dan Pasal 427 KUHPidana

Pasal 333 ayat (1) Berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun Pasal 427 Ayat (1) berbunyi : Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun

1.       Seorang pejabat dengan tugas Menyidik Perbuatan Pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi.

2.       Seorang pejabat yang menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang bertugas menyidik perbuatan pidana. ( IP - *** )

 

 



Berita Lainnya