Rabu , | WIB

Minggu, 22 Juli 2018 - 13:35:37 WIB
JANGAN PAKSAKAN KE MK KALAU GUGATAN CACAT LSM :
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 305 kali


Intelijenpost.com

Ambon, Intelijenpost.com

Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, sesuai banyak kalangan akade­misi mengkritisi langkah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Ma­luku, Herman Koedoe­boen-Abdullah Vanath ke Mahkamah Konstitusi.

Menurut Aziz, seharusnya pasangan dengan jargon HEBAT ini, tidak memaksakan diri untuk menggugat peneta­pan hasil pilkada Maluku. Dari sisi aturan gugatan itu cacat formil,  karena ti­dak memenuhi unsur yang diatur dalam pasal 157 UU Nomor 10 tahun 2016. “Semua pasangan yang mengikuti pilkada ini harus taat hukum, jangan paksakan untuk gugat kalau cacat demi hukum,” kata Aziz, kepada Intelijenpot.com, Minggu (22/7) melalui telepon selulernya.

Lantas dia ( Aziz ),  meminta semua pihak harus menerima penetapan hasil pilkada Maluku.  “Jangan mau menang saja, tetapi kalau kalah tidak terima dan langsung mengajukan gugatan ke MK. Mestinya legowo dan menerima kekalahan itu, karena masyarakat Maluku sudah menentukan pilihannya untuk Maluku,” ujarnya.

Selanjutnya pengamat hukum LSM. PKA – PPD, Antonius Santoso Kusudjaya  mengatakan, rakyat sudah memilih pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno sebagai pemimpin Maluku. Jadi semua pihak harus menghargai pilihan rakyat. “Kalau tetap mengajukan gugatan ke MK walaupun bertolak belakang dengan perundang-undangan yang berlaku, itu menandakan tak menghargai pilihan rakyat, yang sudah menentukan pilihannya kepada pasangan BAILEO,” tandas Antonius, kepada Intelijenpost.com, melalui telepon selulernya, Sabtu (21/7).

Mengenai hal ini, ia mengakui, hak pasangan calon untuk keberatan atau tidak puas penetapan hasil pilkada. Namun untuk mengajukan gugatan harus dilihat regulasinya. “Kalau tidak memenuhi persyaratan, maka akan ditolak karena syaratnya tidak lebih dari dua persen,” kata Antonius.

Sementara seperti diberitakan, tak hanya KPU, namun Bawaslu juga memastikan tidak banyak hasil pilkada serentak yang bisa disengketakan ke MK. Bahkan dari 60 permo­honan sengketa pilkada yang masuk hingga Ka­mis (12/7), menurut Ba­waslu, hanya tiga daerah yang bisa disengketa­kan.

Informasi yang didapat Intelijenpost mengenai permohonan yang di­aju­kan pasangan guber­nur dan wakil gubernur Maluku, Herman Koe­doeboen-Abdullah Vanath tidak masuk da­lam daftar pilkada yang bisa disengketakan ke MK. Pasalnya, gugatan yang diajukan pasangan de­ngan jargon HEBAT ini, cacat dari aspek formil.

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com sesuai anggota Bawaslu, Frirz Edward Siregar, mengatakan, penilaian Bawaslu itu bukan tanpa alasan. Sebab, hal itu berdasarkan data dan penelusuran oleh Bawaslu terhadap hasil Pilkada Serentak 2018. “Ada hanya tiga, yaitu Kota Tegal, Sampang, dan Timor Tengah Sela­tan. Itu hasil pengawasan Ba­waslu,” ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (12/7).

Lalu menurut Bawaslu, hanya tiga daerah tersebut yang hasil pilkada­nya berpotensi disengketakan. Hal itu menyusul adanya ketentuan ter­kait dengan selisih suara di pilkada.Berdasarkan pasal 158 UU Pilkada, peserta pilkada bisa menggugat hasil pilkada ke MK bila selisih perolehan suara paling banyak 2 persen saja.

“Hal ini, meski sekarang banyak yang mengajukan permohonan penyele­saian sengketa hasil pilkada, sean­dainya MK menetapkan ambang batas seperti pada Pilkada 2016 dan 2017, menurut kami, cuma ada di tiga daerah itu yang potensial,” kata Frirz.

Bahkan sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, hingga Selasa (10/7) sore sudah ada 31 permo­honan yang masuk ke MK.  Dari 31 permohonan itu, hanya 8 yang memenuhi syarat.Berdasarkan pasal 157  UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, permohonan gugatan bisa diajukan jika selisih suara 0,5 persen sampai 2 persen dari jumlah suara sah pilkada.

Namun sementara berdasarkan hasil reka­pitulasi perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Ma­luku pada Senin (9/7) oleh KPU Ma­luku, selisih suara antara pasangan HEBAT dan pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno 12,8 persen. “Setelah dihitung, yang masih dalam ambang batas 0,5% sampai 2% ada delapan sengketa yang diajukan,” ujarnya, Selasa (10/7) malam kepada wartawan, di Jakarta.

Serta berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada, pasangan calon yang tidak puas dengan hasil pilkada bisa mengajukan sengketa ke MK. Pengajuan ini dilakukan tiga hari setelah hasil penghitungan pilkada. Akan tetapi, pengajuannya hanya bisa dilakukan jika ada selisih 0,5% sampai 2% dari jumlah suara sah pilkada. Berdasarkan pasal 157 UU 10 tahun 2016, MK akan memu­tus­kan perkara perselisihan sengketa paling lambat 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Mengenai daerah-daerah yang berpotensi diterima berdasarkan pasal tersebut adalah Provinsi Maluku Utara, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kabupaten Sampang, Kabupaten Nagekeo, Ka­bupaten Bolaang Mongondow Uta­ra, Kabupaten Deiyai, dan Kabu­paten Timor Tengah Selatan.Langkah HEBAT ke MK sama sekali tidak membuat KPU Maluku gentar. KPU sangat siap untuk me­ng­hadapi gugatan itu.

Menurut Ketua KPU Maluku, Syamsul Rivan Kubangun mengaku, KPU RI melalui Biro Hukum telah menyam­paikan kepada KPU Maluku, tentang akta pendaftaran perkara perseli­sihan hasil pemilihan kepala daerah, yang terdaftar tanggal 10 Juli 2018, pukul 16.36 WIB dengan pemohon pasangan HEBAT melalui kuasa hukumnya, Henry Lusikooy, dkk.

“Pada prinsipnya, KPU sebagai termo­hon akan selalu siap dan menyiap­kan hal-hal yang berkaitan dengan gugatan sengketa hasil pilkada itu. Jadi MK itu adalah salah satu lem­baga yang diberikan kewenangan konstitusi memeriksa perkara perse­lisihan hasil pilkada. Dan kami KPU Maluku siap untuk menghadapi per­selisihan pilkada itu karena sejak awal, kami sudah mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan po­tensi  sengketa yang bakal terjadi,” tandas Kubangun, kepada warta­wan, di Kantor KPU Maluku, Rabu (11/7).

Adanya HEBAT mengajukan gugatan ke MK pada Selasa (10/7). Dalam gugatan yang yang ditanda­tangani oleh Yani Tuhurima dan Anthoni Hatane selaku kuasa hukum itu, disebutkan HEBAT sangat  berkeberatan atas keputusan KPU Maluku selaku termohon tertanggal 9 Juli 2018 Nomor:  717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang pene­tapan rekapitulasi penghitungan per­olehan suara pemilihan guber­nur dan wakil gubernur Maluku tahun 2018.

Menyangkut HEBAT mengklaim hasil pemu­ngutan suara dan hasil penghitu­ngan suara yang dilakukan oleh KPPS, kemudian dilakukan  rekapitulasi  hasil penghitu­ngan perolehan suara oleh PPS, PPK serta rekapitulasi penghitungan suara di KPU Maluku pada enam kabupaten  di Provinsi Maluku mengandung pela­nggaran hukum yang sistimatis, pe­nggelembungan suara, politik uang dan berbagai kecurangan lainnya  un­tuk  menghilangkan hak suara dari pemilih.

Terkait dalam pleno hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Maluku pada Senin, (9/7), pasangan BAILEO unggul di 6 kabupaten/kota, diikuti SANTUN di 2 kabupaten/kota. Sedangkan pasa­ngan HEBAT, berada di posisi juru kunci, dengan menang di 3 kabu­paten/kota. Adapun hasil perhitungan suara tersebut adalah sebagai berikut, Kota Ambon pasangan SANTUN 41.249 (29,40%), BAILEO 46.139 (32, 89%) dan HEBAT 52.892 (37,70%), Ka­bu­paten Maluku Tengah, pasangan SAN­TUN 57. 504 (32, 00%), BAILEO 75.838 (42,20%), dan HEBAT 46.349 (25,79%).

Kemudian di Kabupaten Buru, pasa­ngan SANTUN 15.340 (25, 75%), BAILEO 39.168 (65,69%) dan HEBAT 5.112 (8,57%), Kabupaten SBB SANTUN 29.384 (28,76%), BAILEO 48.719 (47, 69%) dan HEBAT 24.060 (23, 55%), Kabupaten MTB SANTUN 21.520 (45,12%), BAILEO 17.587 (36,87%) dan HEBAT 8.583 (17,99%). Selanjutnya di Kabupaten Buru Selatan SANTUN memperoleh 8.675 (20,41%), BAILEO 27.513 (64,74%) dan HEBAT 6.306 (14.90%), Kota Tual SANTUN 11.546 (35, 85%), BAILEO 7.786 (24,17%) dan HEBAT 12.869 (39.96%).

Dan di Kabupaten Maluku Tenggara pasangan SANTUN 21.686 (38. 80%), BAILEO 6.035 (10.80%) dan HEBAT 28.158 (50.39%), Kabupaten Aru SANTUN 7.421 (18,80%), BAI­LEO 20.829 (53,79%) dan HEBAT 11.203 (28,39%), Kabupaten Seram Bagian Timur  pasangan SANTUN unggul 32.546 (49,96%), BAILEO 5.847 (8,98%) dan HEBAT 26.743 (41,05%), kemudian di Kabupaten Maluku Barat Daya SANTUN 4.165 (10,14%), BAILEO 33.521 (81,66%) dan HEBAT 3.361 (8,18%).

Maka total perolehan suara SANTUN 251.036 (31,16%), BAILEO  328.982 (40, 83%) dan HEBAT 225.636 (28,00%). Jumlah suara sah 805.654 dan suara tidak sah 8.384, sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah 814.038. Hasil tersebut selaras dengan quick count KCI/LSI yang dilakukan, Rabu (27/6) lalu.

Dari hasil pleno rekapitulasi penghitu­ngan suara itu, dituangkan dalam SK KPU Maluku Nomor:  717/HK.03.1/Kpt/81/PROV/VII/2018 Tentang Pe­netapan Rekapitulasi Hasil Peng­hitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 serta Berita Acara Nomor: 716/BA/PROV/VII/2018 Tentang Reka­pitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Sebagai untuk diketahui, dalam pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menjelaskan, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Selanjutnya, pasal 157 menya­ta­kan, perkara hasil pilkada di provinsi, kabupaten atau kota, diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus. Namun karena hingga saat ini belum dibentuk, maka dikembalikan ke MK.

Masuknya gugatan ke MK itu paling lambat diajukan 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU provinsi atau kabu­paten, kota, dilengkapi dokumen bukti dan keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Jika permohonan diterima, MK akan memutuskan perkara itu paling lama 45 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Putusan MK bersifat final dan mengikat.

a. Provinsi dengan jumlah pen­duduk sampai dengan 2.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat per­bedaan paling banyak sebesar 2 per­sen dari total suara sah hasil peng­hitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

b. Provinsi dengan jumlah pendu­duk lebih dari 2.000.000 sampai de­ngan 6.000.000, pengajuan perseli­sihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

c. Provinsi dengan jumlah pendu­duk lebih dari 6.000. 000 sampai de­ngan 12.000. 000 jiwa, pengajuan per­se­lisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

d. Provinsi dengan jumlah pendu­duk lebih dari 12.000.000 jiwa, peng­ajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil peng­hi­tungan suara tahap akhir yang dite­tapkan oleh KPU Provinsi. ( IP – TIM )

 



Berita Lainnya