Rabu , | WIB

Senin, 23 Juli 2018 - 11:18:42 WIB
INTRUKSI TEMBAK MATI KOALISI LSM MINTA POLRI SETOP
Halo Polisi - Dibaca: 167 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com

Sesuai menurut Ketua Kordinator LSM. Penantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, apapun alasannya Kapolri mengenai instruksi tembak mati terkait dugaan pelaku kejahatan jalanan ini merupakan kinerja buruk yang tidak berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, maka hal ini Polri segera setop terhadap penembakan tersebut.

Lanjut Aziz, kalau Kapolri masih tetap memerintahkan anggotanya untuk menembak mati terduga pelaku kejahatan jalanan, maka Polri sudah melanggar dan bertentangan dengan tugas dan fungsinya sebagai pengayoman terhadap masyarakat, pelindung hukum serta menjaga dan menertibkan keamanan, dan bukan sebagai mesin pembunuh bagi masyarakat yang melakukan kejahatan, kata Aziz.

Lantas kata dia ( Aziz ) mengatakan, koalisi LSM pada dasarnya tak melindungi suatu perbuatan kejahatan apapun juga,  tetapi minta kepada Polri bertindaklah sesuai prosedural hukum serta tingkatkan kinerja Kepolisiannya apabila ada pelaku kejahatan jalanan upayakan bisa tangkap pelakunya dalam keadaan hidup agar pelaku itu bisa diproses di pengadilan, jadi tidak dibenarkan Polisi main tembak mati kejahatan bagaikan di film – film koboi Texas yang sering kita tonton di bioskop, ujar Aziz.

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com mengenai, Koalisi Masyarakat Sipil Usut Extra Judicial Killing memiliki empat tuntutan terhadap aparat kepolisian terkait aksi tembak mati terhadap terduga pelaku kejahatan jalanan yang telah dilakukan pada masa Operasi Kewilayahan Mandiri.

Kemudian kelompok ini terdiri dari berbagai lembaga, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat PKA- PPD,  Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Amnesty International Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), LBH Masyarakat, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), dan Imparsial.

Sementara peneliti ICJR Sustira Dirga menyebutkan, tuntutan pertama adalah mengakhiri tembak mati yang masuk dalam extra-judicial killing atau pembunuhan tanpa proses peradilan. "Negara harus menjamin bahwa praktik extra-judicial killing ini harus diakhiri dan negara harus mengambil tindakan yang relatif untuk mencegah, melawan, dan menghilangkan fenomena extra-judicial killing apapun bentuk dan manifestasinya," ujar Dirga di LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Minggu (22/7).

Mengenai tuntutan kedua, Dirga mengatakan tembak mati yang dinilai masuk dalam pembunuhan di luar putusan pengadilan harus dihentikan karena masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yakni hak untuk hidup dan pelanggaran hukum acara pidana. Lanjut menurut Dirga, setiap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan memiliki hak untuk dibawa ke persidangan dan mendapatkan peradilan yang adil dan berimbang untuk membuktikan apakah tuduhan tersebut benar atau tidak.

Serta tuntutan ketiga, Dirga mengatakan berkaitan dengan pernyataan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto yang menyatakan jika polisi halal untuk menembak di kepala. Dirga menilai ucapan tersebut sama sekali tidak dapat dibenarkan. "Bertentangan dengan Perkapolri Nomor satu tahun 2009 yang menyatakan bahwa penembakan dilakukan hanya untuk menghentikan bukan mematikan," tuturnya.

Lalu tuntutan keempat, kata Dirga, adalah menuntut Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman RI untuk menyelidiki dengan serius tindakan penembakan dalam operasi kewilayahan mandiri yang dilakukan Polda Metro Jaya. Peneliti dan Pengacara Publik LBH Jakarta Arif Maulana mengatakan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Idham Azis seharusnya mencabut instruksi tembak mati terduga pelaku kejahatan jalanan. Menurut dia, instruksi tersebut jika diartikan secara keliru sama saja dengan polisi memperbolehkan terjadinya pembunuhan.

Menyangkut tujuan penembakan untuk polisi, dikatakan Arif, hanya ada dua yakni untuk peringatan dan melumpuhkan. Kecuali, jika terjadi aksi saling tembak antara polisi dan terduga pelaku. "Hentikan instruksi tembak mati di tempat karena itu dapat diterjemahkan secara keliru bahwa polisi itu boleh membunuh," ujarnya.

Bahkan ketentuan tindakan tegas atau penggunaan senjata api terhadap terduga pelaku kejahatan telah diatur dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009. Arif mengatakan dalam instruksi tersebut disebutkan kendali senjata api hanya dapat dilakukan apabila anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku.

Hal ini, dia mengartikan tindakan penembakan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, dan tindakan tersebut bukan untuk mematikan melainkan untuk melumpuhkan atau menghentikan pelaku kejahatan. "Kalau pun tembakan dengan resiko seminim mungkin, sudah ada ketentuan yang sangat bagus (memberikan hak hidup) tapi kenapa kemudian instruksi itu malah melenceng dari ketentuan itu," ujarnya.

Dia ( Arif ) pun mengatakan apabila tindakan menghentikan atau melumpuhkan itu terpaksa harus dilakukan, polisi dapat mengarahkan tembakan ke kaki bukan ke dada pelaku kejahatan. Diketahui Polda Metro Jaya dalam operasi kewilayahan mandiri yang berlangsung pada 3 Juli hingga 12 Juli tersebut telah mengamankan sekitar 1.952 orang.

Kejadian ini, sebanyak 320 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dan 1.551 menjalani pembinaan. Sedangkan dari 320 orang tersebut sebanyak 52 orang ditembak karena melawan petugas dan 11 di antaranya pun tewas. Kepolisian sudah menepis tudingan extra-judicial killing itu dan menyatakan bahwa prosedur penembakan sudah dilalui dengan benar. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya