Rabu , | WIB

Kamis, 26 Juli 2018 - 13:14:42 WIB
CAMAT MOILONG TERKESAN MENGHINDAR DARI AWAK MEDIA
Nusantara - Dibaca: 122 kali


Intelijenpost.com

UNTUK DIKONFIRMASI TERKAIT DANA DESA 2015 - 2018

Sulawesi Tengah, Intelijenpost.com

Sesuai menurut awak media terkait tindak tanduk Camat Moilong, Kabupaten Banggai, Fahmi Arifpudin Rizhal ketika didatangi dikantor maupun dirumah dinasnya oleh beberapa wartawan untuk dikonfirmasi menyangkut  Dana Desa ( DD ) tahun anggaran 2015 – sampai tahun 2018 ini, namun Camat tersebut terkesan selalu menghindar.

Padahal dengan sikap semacam itu membuat awak media tidak akan jerah dan berupaya untuk mengungkap dugaan penyimpangan dana desa tersebut, selain itu dengan tindakan acu – tak acu dan menghindar dari konirmasi berita ini, Camat telah bertentangan dengan pentingnya Undang – Undang Nomor: 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik dan Undang – Undang Nomor: 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang ditranslet ke Undang – Undang Nomor: 40 Tahun 1999, tentang Pers.

Hal ini juga sangat penting demi kelancaran pemberitaan untuk bekerja sama dengan tukar menukar informasi berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F Bab Xa Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat, UU No. 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukan Informasi Publik , ini adalah salah satu produk hukum Indonesia yang di keluarkan dalam Tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30/04/2008.

Lanjutnya awak media mengatakan, yang akan dikonfirmasi terkait penggunaan Dana Desa ( DD ) Tahun 2015 – sampai Tahun 2018 yang ada dibeberapa desa, Kecamatan Moilong yakni, salah satu Desa Slamet Harjo, Desa Mansaan dan Desa Minakarya serta di desa lain juga. Selain juga menkonfirmasi dugaan pungutan liar sewaktu kegiatan Agustusan dari Tahun 2015 – sampai Tahun 2017, dan juga dugaan pungli di ADD semua desa di Kecamatan Moilong tentang MTQ Tahun 2017, ujarnya.

Imbuhnya, unggahnya berita ini Intelijenpost.com harapkan sifat Camat Moilong, Fahmi Arifpudin Rizal dapat berubah dari segala tindakan yang diperbuatnya karena dengan sikap tersebut sudah jelas masyarakat di Kecamatan itu dapat melaporkan atau mengusut perkaranya di pihak yang berwajib sehingga hal ini juga dapat menghambat program Jokowi ( pemerintah ) mengenai pemberian Dana Desa ( DD ) yang bertujuan pemerataan pembangunan ekonomi  di seluruh desa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). ( IP – AG )

 



Berita Lainnya