Rabu , | WIB

Sabtu, 15 September 2018 - 09:50:54 WIB
LSM SEBUT QUO VADIS PERJANJIAN KERJA LAUT
Nusantara - Dibaca: 45 kali


Intelijenpost.com

Surabaya Intelijenpost.com

Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz menjelaskan,  kemana ( Quo Vadis ) Perjanjian Kerja Laut ( PKL ), serta latar belakang mengatakan, bukan omong kosong kalau dikatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa pelaut.

Lantas bukti geografis membuktikan bahwa 2/3 wilayah kita adalah perairan. Demikian pentingnya transportasi laut di Indonesia untuk perputaran roda ekonomi sehingga kita tidak dapat menafiskan pentingnya peran pelaut di dalam negeri. Tetapi ironis, seringkali para pelaut Indonesia yang bekerja di kapal – kapal nasional dalam pelayaran lokal domestik, termarginalkan. Padahal pekerjaan sebagai pelaut memiliki kekhususan yang paling tidak mencakup 2 ( dua ) hal yang sangat spesifik.

Pertama : seorang pelaut dituntut untuk memiliki sertifikat bertaraf internasional sesuai standar Internasional Maritime Organization ( IMO ) mencakup sertifikat kompetensi dan penunjangnya.

Kedua : terdapat paling tidak 3 ( tiga ) buah aspek lain yang tidak kalah spesifiknya yaitu : ( 1 ) lebih dari 80 persen arus barang di dalam negeri menggunakan moda angkutan laut dimana pelaut berperan besar di dalamnya. ( 2 ) memiliki beban moral dimana pelaut harus meninggalkan keluarga, anak dan istri untuk waktu yang relatif cukup lama dan ( 3 ) beban resiko ancaman bahaya maut dalam pelayaran di laut, angin dan ombak yang ganas.

Mengenai hal ini banyak pertanyaan yang harus dijawab, misalnya bagaimana kalau ia mengalami kematian, baik karena akibat alamiah maupun akibat kecelakaan kerja ? Bagaimana kalau perusahannya pailit ? Bagaimana kalau mereka di PHK sepihak ? Lalu bagaimana pula kalau kapal mereka tenggelam, terbakar atau musnah ?Bagaimana kalau terjadi perselisihan mengenai hubungan kerja ?

Bukankah pada satu pihak para pelaut berada pada posisi yang powerless ( lemah ) sementara dipihak lain, pengusaha di perairan bersifat powerful ( kuat )? Memang terdapat payung hukum yang melindungi mereka yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Kerja Laut ( PKL ). Tetapi apa gunanya jika payung hukum tersebut sering kali tidak diplementasikan ? Bukankah mereka dan keluarga mereka menjadi tidak berdaya jika tidak dilindungi dengan suatu PKL dan menjadi pihak yang senantiasa dirugikan ?

Dasar Hukum Perjanjian Kerja Laut :

Pembuatan PKL adalah suatu keniscayaan yang bersifat imperatif, harus dibuat dalam bentuk akta otentik ( bukan akta dibawah tangan ) sesuai dengan amanah Undang – Undang. Hal itu jelas di atur dalam Buku Kedua KUHD, PP Nomor. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan dan Undang – Undang Nomor. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang bersifat, “ leg specialis derogate leg generalis, “ terhadap Buku Ketiga Bab VILA KUHPerdata dan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahkan terhadap KUHD berlakulah, “ meta principle” yang berbunyi” leg posteriori generalis non derogate leg periori specialis” yang mengandung makna bahwa UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terbit kemudian, tidak dapat mengalahkan KUHD yang dahulu sudah ada dan sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 1848.

Secara explisit Pasal 399 KUHD membebankan pembuat PKL pada pihak pengusaha, sementara Psal 400 alinea ( d ) KUHD mengharuskan pembuatan PKL dalam bentuk akta otentik dengan disahkan oleh pejabat Negara Cq Syahbandar. Akan tetapi fakta di lapangan berkata lain. Apa yang harus terjadi ( das sollen ) sering kali berbeda dengan apa yang senyatanya terjadi ( das sain ).

Hal ini terjadi karena lemahnya atau kurang efektifnya fungsi pengawasan dari pihak terkait, padahal aturan tentang PKL ini bersifat kebijakan regulatif yang non self executing artinya harus dimplementasikan. Lagipula, aturan tentang PKL ini bukan bersifat lex imperpecta, artinya ada sanksi pidananya jika tidak dilaksanakan oleh pihak yang harus melaksanakan. ( IP - *** )  

 



Berita Lainnya