Rabu , | WIB

Sabtu, 15 September 2018 - 14:42:56 WIB
P3SI SEBUT BELUM ADA REFORMASI PARTAI POLITIK TERKAIT KORUPSI DI LEGISLATIF
Nasional - Dibaca: 49 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost.com 

Sesuai menurut Ketua umum Paguyuban Pejuang Pers Seluruh Indonesia ( P3SI ), Lahane Aziz, menilai belum ada pembenahan serius untuk mencegah korupsi di kalangan legislatif.

"Lantas yang terjadi di Sumatera Utara dan Kota Malang bukan fenomena baru korupsi massal DPRD. Misal di Musi Banyuasin, bahkan di anggota DPR RI pernah terjadi korupsi massal. Dari sini kita melihat belum ada pembenahan serius untuk mencegah korupsi di legislatif," ujar Aziz di Wapo pelabuhan, Sabtu, 15 September 2018.

Lanjut Aziz mengatakan, untuk mencegah korupsi, tidak cukup hanya dengan penindakan aparat hukum. Ia menilai butuh pembenahan sistem dan reformasi di partai politik. Sebab, kata Aziz, partai politik punya peranan penting dalam proses seleksi calon anggota legislatif yang diusung.

Kemudian Aziz menuturkan, alasan yang paling sering muncul di balik korupsi anggota DPRD adalah pemilu yang mahal. Menurut Aziz, yang membuat mahal pemilu adalah cara ilegal yang tidak perlu dilakukan untuk memenangkan pemilihan. "Misal di pemilukada, yang mahal mahar politik. Kita lihat di pemilu kepala daerah 2018 ada istilah ongkos perahu. Mahar politik puluhan sampai ratusan miliar. Juga politik uang antara kandidat dan pemilih," katanya.

Bahkan selain itu, istilah biaya saksi juga menjadi alasan sebuah pemilu menjadi mahal. Meski tidak ilegal, Aziz  menilai banyak para saksi pemungutan suara dibayar mahal di daerah-daerah. Aziz menyebutkan, ada saksi yang dibayar hingga Rp 500 ribu agar mereka loyal.

Sementara yang tidak kalah mahal, kata Aziz, adalah kampanye instan karena pencalonan yang instan. Pencalonan kepala daerah atau anggota legislatif yang belum banyak bekerja untuk publik tiba-tiba dicalonkan oleh partai politik. Sehingga, mau tidak mau, partai menggunakan cara instan. "Misalnya beriklan dengan cost politik tinggi. Itu yang buat mahal. Belum lagi survei," kata dia.

Namun karena itu, Aziz melihat bahwa penggantian sistem pemilu tidak akan menjawab solusi pencegahan korupsi, selama reformasi tidak dijalankan di dalam partai politik. Sebelumnya, sebanyak 41 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Malang melakukan korupsi berjamaah. KPK menyatakan, dari sebanyak 41 tersangka, diduga menerima uang Rp700 juta untuk kasus suap, dan Rp5,8 miliar untuk dugaan gratifikasi. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya