Senin , | WIB

Selasa, 18 September 2018 - 22:55:49 WIB
LSM MINTA MENTERI LHK TANGGAPI MASALAH REKLAMASI SUNGAI KALIMAS
Pelabuhan - Dibaca: 101 kali


Intelijenpost.com

TERKESAN BELUM PUNYA IZIN 

Surabaya, Intelijenpost.com

Sesuai mengenai reklamasi proyek pengerjaan rumah pompa  menurut rencana akan dibangun gedung dua lantai yang dibangun di sungai Kalimas dan tempat termasuk wilayah kerja PT. Pelindo III serta khususnya wilayah ini juga masuk dalam lokasi pelabuhan yang notabenenya tercantum dalam Undang – Undang Nomor. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran. Namun aliran sungai tersebut direklamasi agar bisa mendirikan pembangunan untuk rumah pompa oleh pemerintah kota ( pemkot ) Surabaya.

Hasil pantauan Intelijenpost.com dilapangan, bahwa kolam pelabuhan atau sungai Kalimas direklamasi oleh pihak kontraktor PT. Ganesha Jaya , dengan luasnya lebar 45 meter dan panjangnya 50 meter. Akibatnya aliran air sungai keluar – masuk pelabuhan Kalimas makin sempit dan diperkirakan luasnya tinggal 10 meter.

Lantas berita ini yang sudah pernah dimuat sebelumnya, kegiatan rumah pompa di pelabuhan Kalimas yang masuk dalam pengelolaan lokasi Pelindo III Regional Jatim ini dalam nota MoU antara Pemkot Surabaya dengan Pelindo III . “ Mengenai nota kesepahaman tersebut masih proses, “ ujar Willis Deputi Manager Regional Jatim Pelindo III kepada awak media belum lama ini.

Mengenai hal ini, Intelijenpost.com coba konfirmasi dengan Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, kalau memang belum ada izin amdal mengenai reklamasi Sungai Kalimas sesuai dengan dugaan para awak media, hal ini jelas sudah salah karena bertentangan  dengan UU Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ujar Aziz.

“Untuk itu LSM minta Kementerian LHK melakukan langkah-langkah pengawasan, investigasi, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran izin lingkungan dan pembangunan reklamasi yang tidak sesuai UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Ketua Kordinator LSM. PKA- PPD Seluruh Indonesia, Lahane Aziz saat berada di warung pojok Pelabuhan Tanjung Perak.

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost.com mengenai, Menteri LHK Siti Nurbaya berjanji akan menerbitkan keputusan menteri (kepmen) ihwal penghentian proyek reklamasi. “Akan ada prosedur dan polanya. Kalau bicara penghentian, saya pakai pendekatan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Maka sanksinya administratif, apakah dicabut, dihentikan, dibekukan, atau dihentikan sementara,” tutur dia.

Hal ini namun, Siti tidak bisa memastikan kapan kepmen itu terbit. “Saya tidak bisa bilang satu bulan, dua bulan, enam bulan. Yang pasti, dalam peraturan itu akan ditegaskan, persyaratan apa yang bisa dipenuhi. Kami sudah ada indikasi awal, sudah teliti satu per satu. Ada perusahaan yang tidak mau memberikan data, kita lihat nanti caranya bagaimana,” ucap dia.

Sementara Siti mengakui, saat ini sudah ada indikasi awal bahwa proyek reklamasi merusak lingkungan. “Indikasi awalnya sudah ada, seperti hilangnya air bersih, sedimentasi, dan terganggunya objek vital. Dengan indikasi awal ini, Kementerian LHK berhak turun tangan mengawasi proyek reklamasi. Itu sesuai Pasal 73 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” papar dia. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya