Kamis , | WIB

Senin, 12 November 2018 - 18:15:46 WIB
P3SI SEBUT TERKAIT UU ITE BERPOTENSI MELANGGAR HAM
Nusantara - Dibaca: 326 kali


Intelijenpost.com

Surabaya, Intelijenpost

Ketua umum Paguyuban Pejuang Pers Seluruh Indonesia ( P3SI ) Lahane Aziz mengatakan, sejak dalam proses pembahasannya sampai dengan diundangkannya UU ITE, isu mengenai kebebasan memperoleh informasi telah menjadi pembicaraan sentral. Beberapa kalangan berpendapat bahwa terdapat beberapa pasal dalam UU ITE yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia ( HAM ) serta membelenggu kebebasan masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, yang secara konstitusional telah dijamin oleh Pasal 28 F Undang – Undang Dasar 1945.

Pasal – pasal dimaksud antara lain adalah Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE. Dalam suatu panel diskusi, Dewan Pers menyatakan bahwa beberapa ketentuan di dalam UU ITE dapat membelenggu kebebasan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Hal ini, apabila dipahami secara cermat, sejatinya, beberapa perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE tidak lain adalah perbuatan penyebaran informasi elektronik yang :

a.       Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan/ pencemaran nama baik dan pemerasan;

b.      Merupakan penyebaran berita bohong, menyesatkan dan yang dapat menimbulkan kebencian serta permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu;

c.       Merupakan ancaman kekerasan dan menakut – nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Lantas, memang benar bahwa Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan “ Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk menvari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Makna yang terkandung dalam ketentuan Pasal 28 F tersebut jelas sekali menyatakan bahwa secara konstitusional negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi melalui media apapun, karena hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta berkomunikasi merupakan hak dan kebebasan ( HAM ) bagi setiap orang atau warga negara tanpa terkecuali. ( IP - *** )   



Berita Lainnya