Minggu , | WIB

Senin, 26 November 2018 - 05:42:38 WIB
REFLEKSI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Kabar Redaksi - Dibaca: 125 kali


Intelijenpost.com

Pemimpin Redaksi Intelijenpost: Sultan Ode Lahane Aziz

Mengenai salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rakayasa sosial. Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesain konlik yang bersifat netral dan tidak memihak.

Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali dirasakan bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa.

Seiring dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998, masyarakat yang tertindas oleh hukum bergerak mencari keadilan yang seharusnya mereka peroleh sejak dahulu. Namun, kadang usaha mereka dilakukan tidak melalui jalur hukum. Misalnya konlik perburuhan yang mengakibatkan perusakan di sejumlah pabrik, dan sebagainya.

Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesain konflik dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat Indonesia, yang oleh karena euphoria “ reformasi “ menjadi tidak terkendali dan cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.

Lantas mengenai refleksi beberapa permasalahan hukum di Indonesia.  Pada prinsipnya, permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistim peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensinya penegak hukum. Diantara banyknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah inkonsistensinya penegakan hukum oleh aparat.

Inkonsistensi penegakan hukum ini berlangsung dari hari ke – hari, baik dalam peristiwa yang berskala kecil maupun besar. Contoh peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari – hari adalah: koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti, sementara pencuri beberapa biji kakao atau kapuk randu bisa terkena hukuman beberapa bulan penjara karena adanya bukti nyata. Artinya, ketimpangan dan putusan hukum yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat tetap terasakan dari hari kehari. ( IP - *** )   



Berita Lainnya