Kamis , | WIB

Minggu, 09 Desember 2018 - 05:15:31 WIB
LSM SEBUT KKP PERLU DIEVALUASI PELAKSANAAN FUMIGASI KAPAL
Pelabuhan - Dibaca: 218 kali


Intelijenpost.com

DI PELABUHAN TANJUNG PERAK

Surabaya, Intelijenpost

Sesuai menyangkut Permenkes RI Nomor 2348/Menkes/PER/ XI/2011, Tentang KKP sebagai unit pelaksana teknis di bidang pengendalian dan pencegahan penyekit menular di lingkungan Depkes RI, KKP juga melaksanakan tugas pemeliharaan sanitasi lingkungan pelabuhan serta pelayanan kesehatan terbatas.

Mengenai Permenkes RI Nomor 34 tahun 2013 tentang penyelenggaraan tindakan hapus tikus atau hapus serangga pada alat angkut di pelabuhan, bandara udara dan pos lintas batas darat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan fumigasi seluruh kapal yang masuk – keluar Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Selanjutnya terkait berita ini, Intelijenpost coba konfirmasi dengan Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan di lingkungan Depkes RI, KKP perlu dievaluasi terkait pelaksanaan fumigasi kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, sebab ada dugaan terjadi penyimpangan dan unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN ) antara oknum petugas KKP dengan pemilik serta pengurus kapal, ujarnya.

Dari hasil investigasi dan data yang dihimpun LSM dari oknum pengurus kapal lokal dan kapal asing di Pelabuhan Tanjung Perak mengatakan, masalah pengurusan dokumen fumigasi lancar – lancar saja yang penting antara pengurus dan oknum petugas KKP saling punya pengertian atau Tahu Sama Tahu ( TST ) jadi tidak perlu lagi diperiksa terkait melaksanakan tugas pemiliharaan sanitasi lingkungan pelabuhan serta pelayanan kesehatan terbatas, kata oknum pengurus ini.

Untuk itu LSM harapkan KKP perlu dievaluasi pelaksanaan fumigasi kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, agar tidak berlarut – larut terjadi KKN tersebut, karena sesuai praktek – praktek nakal ini sudah jelas negara dirugikan dan berdampak khusus masalah kesehatan terkait sanitasi lingkungan pelabuhan serta pelayanan kesehatan terbatas, ujar Aziz. ( IP - *** )

 

 

 

 



Berita Lainnya