Minggu , | WIB

Sabtu, 15 Desember 2018 - 20:12:13 WIB
POSYANDU DAN PUSKESMAS BERDIRI TANPA ADA TENAGA KESEHATAN DI PAPUA
Pendidikan & Kesehatan - Dibaca: 279 kali


Intelijenpost.com

LSM SEBUT PROGRAM MENKES GAGAL

Surabaya, Intelijenpost

Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan mengenai posyandu dan puskesmas berdiri tanpa ada tenaga kesehatan di Papua ini, jelas program Menkes dianggap gagal.

Lanjut Aziz, mengapa dia anggap program Menkes gagal karena membangun posyandu dan puskesma ini memakai anggaran negara jadi jelas sudah mubasirkan anggaran, disamping itu tidak mempersiapkan tenaga medis agar program kesehatan di Kabupaten Nabire dan sekitarnya dapat pelayanan kesehatan yang baik sebagai mana sesuai ajuran pemerintah, ujarnya.

Untuk itu, LSM. PKA – PPD minta kepada Kementerian Kesehatan agar segera mengfungsikan posyandu dan puskesmas tersebut, apabila permintaan LSM ini tidak digubris oleh Kemenkes ( pemerintah ), terpaksa masalah posyandu dan puskesmas ini akan diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) karena diduga pembangunan posyandu dan puskemas ini dan pembelian alat – alat kesehatan ada unsur korupsi, pungkas Aziz.

Selanjutnya berita yang dilansir Intelijenpost mengenai, pelayanan kesehatan terhadap anak dan perempuan di Provinsi Papua mesti ditingkatkan, khususnya di distrik-distrik yang terpencil. Sebab, berdasarkan riset Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (LIPTEK) Papua yang diketuai oleh Marlina Flassy, rupanya meskipun infrastruktur pelayanan kesehatan sudah terbangun, namun kualitas tenaga kesehatan belum optimal.

 "Lantas ada posyandu dan puskesmas di distrik, tapi tenaga kesehatannya tidak ada, bagaimana?" ujar Marlina saat memaparkan risetnya di Hotel Alila, Jakarta, Jumat (14/12/2018). Kondisi ini ditemukan di dua daerah, yakni Kabupaten Nabire dan Kota Jayapura. Di Kabupaten Nabire, kasus itu terjadi di Distrik Nabire, tepatnya di Kelurahan Kalibobo dan Kelurahan Tanjun Karang Tumaritis serta Distrik Napan, tepatnya di Kampung Napan dan Kampung Mosa.

Hal ini memang, ketiadaan tenaga kesehatan posyandu dan puskesmas bukanlah permanen, melainkan waktu -waktu tertentu saja. Namun tetap saja, hanya sedikit waktu para tenaga kesehatan itu beraktivitas di posyandu dan puskesmas. "Persoalan di sana itu, mereka (tenaga kesehatan) turun di Jayapura terlalu lama. Turun dalam bahasa Papua itu artinya mereka tinggal di Jayapura-nya itu terlalu lama, bukan di distrik-distrik sendiri," ujar Marlina.

Kemudian jika pun ada, jumlah tenaga kesehatan pun sangat terbatas, yakni hanya dua orang. Jumlah itu tentunya tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang berada di sebuah distrik. Baca juga: Binmas Noken Sebut KKB Mendoktrin Anak-anak di Papua "Jadi kalau dua-duanya itu turun ke Jayapura, ya sudah, selamat tinggal pelayanan kesehatan kepada masyarakat kampung," ujar Marlina.

Mengenai masalah ini, maka tak heran apabila masyarakat Papua, khususnya yang tinggal di daerah pelosok, mengalami sakit, jalur yang ditempuh bukanlah jalur medis, melainkan tradisional. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise berkomitmen untuk menindaklanjuti temuan hasil riset tersebut.

"Lalu temuan-temuan ini bisa dipakai untuk acuan agar kita bisa masuk membangun tanah Papua. Jadi kita ukan hanya pergi ke sana masuk langsung membawa bantuan dan menyerahkannya saja tanpa melihat kondisi di segala bidang tadi. Penelitian ini cukup membantu kami," ujar Yohana. ( IP – HARTAWAN )



 



Berita Lainnya