Minggu , | WIB

Kamis, 20 Desember 2018 - 19:10:36 WIB
LSM MINTA PEMERINTAH SEGERA TUTUP PERUSAHAAN TAMBANG
Ekonomi Bisnis - Dibaca: 117 kali


Intelijenpost.com

YANG TAK BERIKAN JAMINAN REKLAMASI PASCA TAMBANG

Surabaya, Intelijenpost

Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, perusakan lingkungan dan habitatnya serta sumber daya alam terjadi hampir di seluruh antero Nusantara akibat ulah kerjanya para penambang yang tak berikan jaminan reklamasi pasca tambang, untuk itu LSM minta kepada pemerintah segera tutup perusahan tambang tersebut.

Menurut Aziz, karena sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Pasal 99 sebagai berikut:

1.      Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.

2.      Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pasca tambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.

3.      Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Lantas sesuai Pasal 100 sebagai berikut:

1.      Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

2.      Menteri, Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagai mana dimaksud pada ayat ( 1 ).

3.      Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat ( 2 ) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan relamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Dan Pasal 101 menyebutkan:

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 99 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 100 diatur dengan perutan pemerintah.

Selanjutnya menurut laporan LSM, data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pada Juni 2018 mencatat masih terdapat 1.569 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau 60 persen dari total 2.579 pemegang IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak menempatkan dana jaminan reklamasi. Sementara hingga Juli 2018, data Ditjen Minerba juga mencatat terdapat hampir 8 juta hektar lubang tambang yang belum direklamasi.

"Hal ini, mengenai ketidakpatuhan ini dapat menimbulkan potensi kerugian negara yang besar," tulis LSM dalam laporan tersebut, dikutip Kamis (20/12). LSM juga mencontohkan temuan kerugian negara akibat sektor tambang di Kalimantan Utara mencapai Rp201 miliar. Kerugian ini akibat 45 perusahaan yang belum menyetorkan jaminan pasca tambang. Perusahaan-perusahaan tersebut juga menunggak kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Lalu kemudian catatan LSM yang mengutip data Kementerian ESDM merinci, daerah dengan pemegang IUP tambang yang belum memenuhi kewajiban jaminan reklamasi terbanyak berada di wilayah Sulawesi Tenggara sebanyak 176 pemegang IUP. Disusul Kalimantan Timur sebanyak 147 pemegang IUP, dan Kalimantan Tengah sebanyak 118 pemegang IUP.

Bhkan juga LSM menyebut persoalan rendahnya kepatuhan penempatan dana jaminan reklamasi ini menunjukkan aspek tata kelolaan pertambangan yang menghadapi masalah serius. "Beroperasinya IUP yang tidak menempatkan dana jaminan reklamasi adalah potret buruk perizinan dan lemahnya sistem pengawasan. Perusahaan yang secara prosedur telah menyalahi regulasi dan standar kegiatan pertambangan dibiarkan lolos begitu saja," tegas LSM.

Mengenai masalah ini menurut LSM, tidak adanya penempatan reklamasi dan pascatambang sejatinya membuat IUP tersebut berstatus non clean and clear, sehingga otomatis kegiatan tambang mereka harus dihentikan. Dikonfirmasi terpisah, Dirjen Minerba Bambang Gatot menyebut memang masih ada pemegang IUP yang belum menempatkan jaminan reklamasi.

Sementara namun meski tak hapal. Gatot menyebut jumlahnya tak mencapai sebesar yang disebut LSM. "Mengenai angka, tidak sebesar itu, tetapi memang ada. Ini adalah IUP terbitan daerah yang pembinaan dan pengawasannya juga harus dilakukan daerah," ujar Gatot.

Imbuhnya ia juga menyebut pihaknya telah meminta kepada daerah untuk meningkatkan penegakan hukum kepada IUP yang belum menempatkan jaminan reklamasi dan pascatambang.  "Kami sudah meminta secara formal atau nonformal untuk meningkatkan law enforcement kepada daerah agar (pemegang IUP) yang masih belum segera diminta atau diperintahkan (menempatkan jaminan reklamasi)," tegasnya. ( IP - *** )

 



Berita Lainnya