Kamis , | WIB

Minggu, 23 Desember 2018 - 10:47:26 WIB
GULA RAFINASI DAN GARAM INDUSTRI 2019 RAMPUNG PUTUSAN IMPOR
Ekonomi Bisnis - Dibaca: 231 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost

Mengenai masalah impor ini, Pemerintah baru saja memfinalkan keputusan impor pangan komoditas Gula Kristal Rafinasi (GKR) dan garam industri untuk 2019. Rencananya, impor gula rafinasi sebesar 2,8 juta ton dan garam industri 2,7 juta ton.

Selanjutnya sementara itu, rencana impor untuk komoditas beras belum diputuskan. Hal itu karena jumlah pasokan di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sekitar 2,4 juta ton per 21 Desember 2018.  "Beras masih banyak, tapi itu kami pantau terus setiap bulan. Tapi data ini sebenarnya tidak akan keliru," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jumat (21/12).

Kemudian Darmin menjelaskan rencana impor gula rafinasi turun sekitar 22,22 persen dari target impor tahun ini mencapai 3,6 juta ton.  Hal ini karena produksi gula disebutnya lebih baik dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, setidaknya pasokan gula rafinasi masih ada sekitar 1 juta ton. Hal ini karena data realisasi impor gula rafinasi per November 2018 sudah masuk 2,96 juta ton

"Lantas untuk gula kristal putih yang untuk konsumsi masyarakat, tidak ada impor karena stoknya banyak dan harga rendah. Jadi yang impor hanya gula industri," katanya. Sementara itu, volume impor garam tahun depan lebih rendah sekitar 27,02 persen dari tahun ini sebesar 3,7 juta ton. Seperti halnya impor gula, Darmin bilang volume impor garam turun karena masih ada pasokan garam sekitar 1 juta ton sampai bulan ini. "Informasi saat ini ada stok (garam), tapi belum disertai dengan informasi di mana saja stoknya. Kalau gula sudah ada informasi stok di mana saja," katanya.

Sementara untuk itu, Darmin bilang keputusan impor sudah final, tapi belum ditentukan kapan waktu impornya. Sebab, ia ingin mengecek sekali lagi terkait jumlah pasokan dan titik persebarannya sebelum benar-benar membuka keran impor. "Mereka (kementerian teknis) minta waktu sebulan ini, baru nanti kami rapatkan lagi," pungkasnya. ( IP – TIO )



Berita Lainnya