Kamis , | WIB

Rabu, 02 Januari 2019 - 18:12:46 WIB
JADI KORBAN KERJA PAKSA DI TAIWAN RI USUT DUGAAN 300 PELAJAR
Nasional - Dibaca: 243 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost

Mengenai adanya dugaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sehingga mengusut kebenaran kabar yang menyebutkan bahwa sedikitnya 300 mahasiswa Indonesia menjadi korban kerja paksa di Taiwan.

Menurut Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Ismunandar, mengatakan pihaknya telah meminta Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei sebagai perwakilan pemerintah di sana untuk mengecek kabar tersebut.

"Semua masih diteliti dan dicek lebih lanjut oleh perwakilan di Taipei. Kita tunggu dulu 1-2 hari ini ya," ucap Ismunandar saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (2/1).

Selanjutnya Ismunandar menuturkan pihaknya baru mendapat informasi awal terkait kasus ini. Ia mengatakan jumlah mahasiswa tersebut didapatnya dari media-media Taiwan. Ratusan mahasiswa itu disebut terdaftar kuliah di Universitas Hsing Wu di Distrik Linkou, Taipei. Mereka disebut masuk perguruan tinggi itu melalui pihak ketiga atau perantara.

Lantas menurut laporan China Times seperti dikutip surat kabar Taiwan News, Rabu (2/1), mereka menempuh kelas internasional khusus di bawah Departemen Manajemen Informasi sejak pertengahan Oktober 2018. Dalam sepekan, para mahasiswa itu dikabarkan hanya belajar di kelas selama dua hari. Setelah itu, mereka bekerja empat hari di pabrik selama 10 jam, dan hanya mendapat jatah satu hari libur.

Kemudian ratusan mahasiswa Indonesia itu dilaporkan dipekerjakan di sebuah pabrik lensa kontak di Hsinchu dengan jam kerja dari pukul 07.30 sampai 19.30 waktu setempat. Mereka harus berdiri selama 10 jam dan membungkus setidaknya 30 ribu bungkus lensa kontak, dengan waktu istirahat hanya dua jam.

Selain itu, para pelajar yang rata-rata Muslim itu dilaporkan hanya diberi makanan tidak halal, bahkan mengandung daging babi. Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Luar Negeri RI  masih juga belum menjawab permintaan konfirmasi dari awak media terkait laporan tersebut. ( IP – TIO )

 



Berita Lainnya