Minggu , | WIB

Senin, 07 Januari 2019 - 06:17:35 WIB
ANCAMAN TAMBANG DI TALIABU MEMBUAT RUSAKNYA LINGKUNGAN
Peristiwa - Dibaca: 167 kali


Intelijenpost.com

DAN TANAH MILIK MASYARAKAT DIRAMPAS LSM : PEMERINTAH DIDUGA TERLIBAT

Maluku Utara, Intelijenpost

Sesuai menurut data dan informasi yang dihimpun LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) mengenai masalah Maluku Utara tahun 2016, lantas tambang telah menjadi salah satu masalah di Taliabu, tidak hanya pada terampasnya lahan masyarakat adat, tapi juga rusaknya lingkungan yang ada di sekitar dan diduga pemerintah ikut terlibat dalam masalah ini.

Selanjutnya menurut Ketua Kordinator LSM. PKA – PPD Seluruh Indonesia, Lahane Aziz menjelaskan mengenai izin pertambangan yang telah diterbitkan tercatat sebanyak 67 IUP yang sebagian besar bermasalah. Total luasan konsesi IPPKH tersebut telah melampaui luas daratan Taliabu yang berkisar 7.381, 03 Km².

Kemudian ada salah satu perusahaan yang cukup dominan penguasaannya adalah PT. Adidaya Tangguh, anak perusahaan Salim Group, mengantongi 5 (lima) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan yang terbagi di 5 unit blok berlokasi di Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu dengan total luasan mencapai 4.465,95 hektar.

Mengenai perusahaan ini mulai melakukan land clearing pada kawasan hutan dan lahan warga beberapa desa di Kecamatan Lede, Pulau Taliabu, Maluku Utara sejak 2009, dengan mengantongi Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Nomor 01-04/IUP-OP/DEPKS/2009.

Menurut dia ( Aziz ) mengatakan, salah satu dampak dari aktivitas perusahaan ini adalah pada saat pembukaan lahan,yang merombak wilayah catchment area di sempadan sungai. “Sumber mata air seperti Sungai Fango dan Sungai Samada serta Sungai Wake yang kini tersedimentasi dari endapan lumpur merah. Intensitas hujan pada tiga bulan terakhir 2016 mengakibatkan luapan air sungai tersebut mengakibatkan banjir sampai merusak tanaman produktif warga,”ungkap Aziz.

Lanjut Aziz, dampak luapan banjir Sungai Samada di Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara yang merusak tanaman perkebunan masyarakat setempat memang telah dianalisis oleh tim Andal PT. Indomega Dirgantara, salah satu IUP yang juga mengeskplorasi biji besi dengan konsesi yang mencangkup wilayah Taliabu Barat dan Taliabu Utara.

Imbuh Aziz, perusahaan ini juga dinilai tidak melakukan konsultasi publik sebagaimana mestinya, membatasi akses peladang terhadap lahan garapanya dan menggusur kebun-kebun produktif masyarakat yang merupakan sektor andalan dan tumpuan ekonomi.

“Menyangkut selaku pemegang IPPKH, PT. Adidaya tangguh meloncati aturan karena telah melakukan kegiatan land clearing sebelum membereskan tata batas kawasannya,merusak fungsi area resapan air hingga mengakibatkan luapan Sungai Samada yang menyebabkan rusaknya tanaman komoditi andalan masyarakat tempatan,” ungkapnya. ( IP – ODE )

 



Berita Lainnya