Jumat , | WIB

Selasa, 22 Januari 2019 - 19:40:10 WIB
JIKA TAK AKUI PANCASILA MENHAN MINTA BA ASYIR KELUAR DARI RI
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 208 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijenpost

Sesuai mengenai Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu meminta terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir keluar dari Indonesia jika tetap berkeras tak mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lantas hal itu disampaikan Ryamizard merespons Baasyir yang menolak menandatangani dokumen ikrar setia pada Pancasila.

Masalah penandatanganan tersebut menjadi satu syarat pendiri Pondok Pesantren Al Mu'min, Ngruki Sukoharjo itu bebas. Di dalamnya juga berisi poin pengakuan bersalah atas tindak pidana terorisme yang menjeratnya. "Ya pengertian saja, karena [Indonesia] negara Pancasila, kalau enggak Pancasila keluar dari sini, itu kan dibebaskan ya keluar," kata Ryamizard di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (22/1).

Selanjutnya mantan Kepala Staf TNI AD itu menyatakan bahwa seseorang atau kelompok yang tak mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara dianggap sebagai orang yang sedang menumpang pada pemerintah. Melihat hal itu, Ryamizard menilai Ba'asyir justru sedang menumpang hidup di Indonesia karena belum mengakui Pancasila. "Iya dong, kalau enggak numpang dia, numpang. Bukan rumah. Numpang enggak namanya? Kalau lama-lama diusir lu, enak makan tidur di situ," kata dia

Bahkan lebih lanjut, Ryamizard pun berharap agar orang atau kelompok yang enggan mengakui Pancasila sebagai dasar negara agar menumpang hidup sebentar saja di Indonesia. Hal itu bertujuan agar pemerintah tak mengalami kerugian lebih lanjut. Ryamizard dalam kesempatan itu juga menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang tepat bagi Indonesia. Ia menyatakan bahwa Pancasila merupakan nilai luhur dan sebagai alat untuk pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Kemudian oleh karena itu, Ia pun meminta agar paham atau ideologi lain yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara untuk mencari negara lain diluar Indonesia."Enggak ada khilafah-khilafahan. Kalau mau khilafah ke negara lain saja, di sini bukan khilafah. NKRI dasarnya Pancasila itu saja, susah-susah amat sih," kata Menhan menegaskan

Lalu sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pemerintah dengan lembaga terkait masih mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir. Ia mengatakan pertimbangan tersebut dilihat dari berbagai aspek khususnya ideologi.

"Hal ini masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya," kata Wiranto di kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/1) malam. Hal itu ia sampaikan usai menjalani rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Presiden Joko Widodo, kata Wiranto, memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif dalam rangka pembebasan Ba'asyir.

Sementara diketahui pada akhir pekan kemarin, Presiden Joko Widodo melalui penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra memastikan segera membebaskan Abu Bakar Ba'asyir. Pada Jumat (18/1) lalu, Yusril mengunjungi Ba'asyir di Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. "Pak Jokowi mengatakan bahwa dibebaskan jangan ada syarat-syarat yang memberatkan beliau. Jadi beliau menerima semua itu dan ini bukan mengalihkan beliau seperti tahanan rumah tidak," ujar Yusril. ( IP – DW )



Berita Lainnya