Rabu , | WIB

Minggu, 03 Februari 2019 - 21:21:01 WIB
NGOTOT GELAR DEMO 6 FEBRUARI SERIKAT PEKERJA PT POS INDONESIA
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 333 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijen Post

Sesuai mengenai Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) ngotot untuk menggelar aksi demonstrasi kepada PT Pos Indonesia (Persero) pada Rabu, 6 Februari 2019. Aksi demo akan menuntut jajaran direksi mundur dari kursi jabatannya.

Selanjutnya toh, Sekretaris Jenderal SPPI KB Hendri Joni mengatakan direksi yang menjabat tidak mampu membenahi dan membawa maju perusahaan pelat merah tersebut. Alih-alih maju, di bawah kepemimpinan Gilarsi Wahju Setijono, Direktur Utama Pos Indonesia, pembayaran gaji malah mandek.

Lantas seperti diketahui, gaji karyawan Pos Indonesia yang jatuh tempo pada 1 Februari 2019 belum dibayarkan hingga ini. Namun, dalam keterangan resminya, manajemen berjanji akan membayarkan gaji karyawan besok, Senin 4 Februari 2019. "Keputusan SPPI KB sudah bulat untuk tetap aksi 6 Februari 2019 sesuai kesepakatan. Intinya, kami minta BoD (direksi) saat ini hengkang, karena sudah 3 tahun memimpin tidak ada kemajuan dan perbaikan," ujarnya kepada awak media, Minggu (3/1).

Kemudian Hendri bercerita bahwa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sangat kentara di perusahaan. Manajemen juga tidak menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). "Sistem karier mereka acak-acak. Semau mereka. Orang-orang yang mumpuni dalam mengelola Pos Indonesia dan rekam jejaknya bagus, mereka kebiri. Para pecundang malah mendapat tempat, sehingga menimbulkan demotivasi bagi karyawan yang terzalimi," imbuh dia.

Mengenai hal ini, ia mencontohkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat karyawan mengkritisi kebijakan manajemen tentang penjualan anak usaha dan pembagian bonus yang dianggap tidak adil. "Saya sudah 30 tahun kerja di Pos Indonesia. Baru kali ini pos tak sanggup bayar gaji karyawan. Artinya, mereka itu BoD kerjanya apa saja. Dikit-dikit sewa konsultan," kata dia.

Sementara Hendri menuturkan salah satu keputusan direksi yang dipertanyakan karyawan, yakni soal penjualan sahamnya di Bank Mantap. Pos Indonesia tadinya memiliki 20 persen saham di Bank Mantap. Namun, kepemilikan saham itu diambil alih oleh PT Taspen (Persero). Tercatat 51 persen saham Bank Mantap dikempit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 48 persen dipegang oleh Taspen

Lalu karena perubahan komposisi kepemilikan itulah, Bank Mantap kini bersulih nama menjadi PT Bank Mandiri Taspen. Berdasarkan situs resmi perseroan, anak usaha yang masih dimilikinya adalah PT Pos Logistics Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan PT Bhakti Wasantara Net (BWN). ( IP – TIO )



Berita Lainnya