Senin , | WIB

Sabtu, 02 Maret 2019 - 18:16:45 WIB
TOLAK PENEMPATAN TNI AKTIF DI JABATAN SIPIL PRESIDEN JOKOWI DIMINTA TEGAS
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 241 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijen Post

Diminta tegas Presiden RI Joko Widodo menolak rencana penempatan perwira TNI di berbagai jabatan pada kementerian atau lembaga. Hal itu disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, saat diskusi bertajuk "Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil" di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

"Selanjutnya Presiden Jokowi sebagai pemegang otoritas sipil yang dihasilkan pemilu mestinya bisa lebih tegas, bisa menolak wacana penempatan TNI aktif dalam jabatan-jabatan sipil," kata Syamsuddin. Menurut dia, rencana tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pada Pasal 47 Ayat 2 UU TNI disebutkan bahwa militer aktif hanya dapat menduduki jabatan tertentu, misalnya yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan.

Kemudian jabatan yang diperbolehkan UU TNI untuk diduduki personel aktif, yaitu Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Selain itu, Syamsuddin berpendapat, jika rencana itu terlaksana, akan mengingkari agenda reformasi.

Lantas tak hanya itu, penempatan perwira TNI aktif disebutkannya tak sejalan dengan supremasi sipil yang merupakan hal yang niscaya dalam demokrasi. "Ini pada dasarnya bukan hanya tidak sesuai dengan keniscayaan supremasi sipil, tapi juga mengkhianati agenda reformasi kita," katanya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi sebelumnya mengatakan, rencana restrukturisasi oleh Presiden Joko Widodo akan memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan. Menurut Sisriadi, TNI secara kelembagaan tengah mengalami persoalan. Ada kelebihan jumlah perwira menengah dan perwira tinggi.

Hal ini akibatnya, banyak perwira tinggi dan menengah TNI yang tak mendapat jabatan. "Kelebihan yang sekarang ini memang butuh pemecahan jangka pendek," ujar Sisriadi saat mengunjungi Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Selasa (12/2/2019). "Sekarang ini ada kelebihan kolonel sekitar 500 orang, kelebihan perwira tinggi sampai 150 orang.

Lalu memang sekarang butuh pemecahan," katanya. Sisriadi mengatakan, TNI memang mengalami masalah teknis pengelolaan sumber daya. Persoalan itu muncul sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam UU TNI terdapat perubahan usia pensiun dari 55 tahun menjadi 58 tahun.  "Artinya ada perpanjangan masa dinas perwira," kata Sisriadi.

Menyangkut untuk mengatasi persoalan itu, Panglima TNI juga berupaya menata kembali sistem kepangkatan dengan menerbitkan Peraturan Nomor 40 Tahun 2018. Dalam peraturan itu, jangka waktu seorang perwira dalam memegang suatu jabatan tinggi menjadi dipersingkat. Meski demikian, TNI tetap membutuhkan waktu lima tahun untuk mengatasi menumpuknya jumlah perwira menengah dan perwira tinggi. "Itu sudah diatur dan memang tidak bisa langsung habis. Kami butuh lima tahun untuk menyelesaikan itu," ujarnya. ( IP – DW )



 



Berita Lainnya