Senin , | WIB

Selasa, 26 Maret 2019 - 18:26:27 WIB
LSM : MENGACU UU PEMDA SOAL KEPALA DAERAH TERPILIH BELUM DILANTIK
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 455 kali


Intelijenpost.com

Ambon, Intelijen Post

Ketua Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia, Lahane Aziz mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 memang sudah berakhir. Namun, siapa sangka calon kepala daerah terpilih ternyata belum semuanya dilantik.

Kemudian ini lantaran sejumlah hal, seperti masa jabatan kepala daerah baru akan berakhir pada 2019 atau setahun setelah digelarnya Pilkada. Selain itu, ada pula yang baru menjabat sebagai kepala daerah masa periode 2018-2023 atau periode 2019-2023.

Untuk  menyikapi hal ini, Kepala Kordinator LSM. PKA – PPD Seluruh Indonesia memastikan setiap calon kepala terpilih tetap akan dilantik. "Sudah ada aturannya berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)," kata Lahane Aziz saat dihubungi Intelijen Post, baru lalu.

Hal ini namun, diakuinya, pelantikan setiap kepala daerah  tidak selalu sama waktunya. Seperti Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omeleng. Meski dirinya menang pilkada serentak 2018, namun ia akan dilantik tahun depan. Ini mengingat saat ini ia masih menjabat Bupati Mimika sampai tahun depan (periode 2014-2019).

Lantas hal tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 60 UU 23 tahun 2014, bahwa masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 (kepala daerah adalah Gubernur, walikota dan Bupati) adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. "Jadi pelantikan yang terpilih setelah masa jabatan KDH (Kepala Daerah) berakhir," jelas Aziz.

Bahkan hal yang sama juga berlaku terhadap sejumlah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Gubernur Lampung  Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim dan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail-Barnabas Orno akan dilantik pada Juni 2019. Begitu juga dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak yang baru dilantik pada Februari 2019.

Menurut Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih itu bukan terjadi penundaan tetapi sesuai dengan masa jabatan gubernur lama. "Dalam ketentuan undang-undang, masa jabatan kepala daerah tidak boleh dikurangi atau ditambah sehari sekalipun," jelas Tjahjo belum lama ini. ( IP – RS – SA )

 



Berita Lainnya