Selasa , | WIB

Senin, 01 April 2019 - 22:13:16 WIB
INSTRUMEN HUKUM DALAM PENGAWASAN HAKIM DI INDONESIA
Kabar Redaksi - Dibaca: 192 kali


Intelijenpost.com

Pemred Intelijen Post: Sultan Ode Lahane Aziz

Mengenai ada 2 ( dua ) instrumen yang mengatur pengawasan hakim berdasarkan Undang – Undang yakni : a. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Undang – Undang Mahkamah Agung mengatur tentang pengawasan hakim dan juga penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 32 mengatur sebagai berikut :

( 1 ) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

( 2 ) Mahkamah Agung mengawasi tingka laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.

( 3 ) Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.

( 4 ) Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan pengadilan.

( 5 ) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ( 1 ) sampai dengan ayat ( 4 ) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Undang – Undang Mahkamah Agung juga mengatur dalam hal pelanggaran kode etik yang mengakibatkan seorang hakim agung diberhentikan harus dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan majelis kehormatan Mahkamah Agung Pasal 12 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

 Ketentuan dalam Pasal 12 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Undang – Undang tersebut dengan tegas menunjuk pada eksistesi majelis kehormatan Mahkamah Agung sebagai badan yang berwenang memeriksa hakim Agung jika melanggar ketentuan – ketentuan dalam Pasal 12 Undang – Undang tersebut.

Ada dua subtansi yang diatur dalam Pasal 32 Undang – Undang Mahkamah Agung yaitu :

1.       Tingkah laku dan perbuatan para hakim

2.       Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal – hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan.

Jadi, secara normatif ada 2 ( dua ) kewenangan pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung terhadap hakim – hakim dilingkungan peradilan dibawa Mahkamah Agung dengan bahasa yang lebih sederhana dapat diperici sebagai berikut :

. Pengawasan tentang pelanggaran kode etik.

. Pengawasan tentang teknis penyelesaian perkara.

 



Berita Lainnya