Selasa , | WIB

Selasa, 02 April 2019 - 18:14:51 WIB
UNTUK BEKAS BUPATI KONAWE UTARA KPK PERIKSA DIRJEN BEA CUKAI
Hukum & Kriminal - Dibaca: 132 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijen Post

Adanya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam kasus korupsi pemberian izin tambang di Kabupaten Konawe Utara. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk ASW," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 2 April 2019. ASW adalah mantan bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara Aswad Sulaiman, tersangka dalam perkara ini.

Selanjutnya Aswad menjadi tersangka sejak 2017 dengan sangkaan ganda.  Pertama, KPK menyangka Aswad menyalahgunakan wewenang karena menerbitkan izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan nikel dan izin usaha pertambangan operasi produksi dari 2007 sampai 2014. "Indikasi kerugian negara Rp 2,7 triliun, yang berasal dari penjualan hasil tambang akibat proses perizinan yang menyalahi aturan," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers penetapan tersangka saat itu.

Kemudian menurut Saut, Aswad mencabut kuasa pertambangan yang masih dalam pengelolaan PT Antam Tbk secara sepihak. Di saat bersamaan, Aswad menerima pengajuan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dari delapan perusahaan dan menerbitkan 30 surat keputusan kuasa pertambangan eksplorasi.

Mengenai atas penerbitan izin tambang yang melanggar aturan itu, Aswad dibidik dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aswad disangka menerima suap sebanyak Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan yang diberikan izin tambang. KPK membidiknya dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Lantas KPK tengah mengembangkan kasus itu untuk menjerat pihak lain yang terlibat. "Dalam sprindik (surat perintah penyidikan) kan disebutkan 'bersama-sama' untuk menjerat yang lain," kata Saut. Delapan perusahaan yang diduga menyuap bekas Bupati Konawe Utara Aswad adalah target KPK selanjutnya. ( IP – DW )

 



Berita Lainnya