Minggu , | WIB

Sabtu, 06 April 2019 - 06:20:37 WIB
BENTUK KOMITE PERLINDUNGAN WARTAWAN SEMBILAN LEMBAGA BERSATU
Nusantara - Dibaca: 192 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijen Post

Adanya sebanyak sembilan lembaga berkolaborasi untuk membentuk Komite Perlindungan Wartawan. Lembaga ini terdiri dari lembaga bantuan hukum dan lembaga pers.

Lantas sembilan lembaga adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Safenet, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Federasi Serikat Pekerja Media Independen (FSPMI), Amnesti International Indonesia, dan Serikat Pekerja Media serta Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).

Menurut Ketua Umum AJI, Abdul Manan mengatakan alasan dibentuknya komite ini karena sudah banyak kasus kekerasan pers di Indonesia. "Karena masing-masing organisasi ini punya kapasitas berbeda-beda, ada yang punya cabang dan tidak. Oleh karena itu dengan kolaborasi ini akan memungkinkan kami mengover area yang lebih luas kalau ada kekerasan," kata Manan di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Selanjutnya Manan menjelaskan tugas dari komite ini untuk memantau dan menangani kasus kekerasan yang terjadi pada wartawan. Para inisiator dan pendiri komite telah menyusun Prosedur Operasi Standar (SOP). "Jika terjadi kasus kekerasan komite ini akan lakukan advokasi, mulai dari memverifikasi kasus, mendampingi kalau menjadi korban, dan melaporkan ke polisi kalau kasusnya harus ditangani hukum, mendampingi sampai pengadilan," ujar Manan.

Kemudian Manan menegaskan setiap jenis kekerasan dari pengusiran hingga pembunuhan itu akan berbahaya bagi kebebasan pers. Sehingga, lanjutnya, komite ini akan mencegah tindakan tersebut terjadi terutama di tahun politik ini. "Kita antisipasi kemungkinan terjadi kekerasan pada wartawan di tahun-tahun politik," katanya.

Sementara Abdul Manan mengatakan dalam tugasnya, komite itu disepakati menggunakan pendekatan AJI selama ini dalam tolok ukur pendataan dan penanganan kasus kekerasan terhadap Pers. "Mulai dari pengusiran, penghalang-halangan, pemidanaan, sampai tuntutan," ucap Manan. Manan juga mengatakan bagian dari kerja komite itu harus menyepakati hal-hal prinsip dalam pendataan dan penanganan kasus.

Lalu di tempat yang sama, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan pihaknya mendukung terbentuknya kolaborasi dari 9 lembaga ini. "Kami menganggap positif dan Dewan Pers akan mencoba menaungi lembaga ini," kata Yosep.

Bahkan ia juga menjelaskan komite ini bakal berjuang mencari informasi awal seluruh hal yang terkait dengan kekerasan terhadap jurnalis Indonesia. Hasil tersebut, katanya, bisa menjadi bahan untuk ditindaklanjuti Dewan Pers sebagai lembaga penaung wartawan Indonesia yang diatur undang-undang. "Untuk bisa kita tindak lanjuti apakah dilanjut proses hukum atau penanganan kasus atau barangkali berujung dengan persidangan kami harus hadir untuk mengirim ahli-ahli pers dari dewan pers," kata Yosep. ( IP – TIO )

 



Berita Lainnya