Minggu , | WIB

Rabu, 24 April 2019 - 06:25:51 WIB
TERCATAT PUNYA HARTA RP119 MILIAR TERSANGKA SOFYAN BASIR
Hukum & Kriminal - Dibaca: 174 kali


Intelijenpost.com

Jakarta, Intelijen Post

Adanya mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Sofyan diketahui memiliki harta senilai Rp119 miliar.

Selanjutnya berdasarkan data di situs e-LHPKN KPK yang diakses pada Selasa (23/4), Sofyan terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 31 Juli 2018. Dalam laporan itu Sofyan memiliki harta berjumlah Rp 119.962.588.941. Secara rinci, Sofyan memiliki 16 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat, Tangerang Selatan, hingga Bogor dengan total nilai sebanyak, Rp37.166.351.231.

Lantas dia juga tercatat memiliki harta berupa lima jenis mobil, yakni Toyota Alphard, Toyota Avanza, Honda Civic, BMW tahun 2016, serta Land Rover Range Rover tahun 2014. Kelima mobil itu senilai Rp6,3 miliar. Ia pun tercatat punya harta bergerak lainnya senilai Rp10,2 miliar. Selain itu, Sofyan juga memiliki surat berharga senilai Rp10,3 miliar, serta kas dan setara kas Rp 55,8 miliar. Ia tercatat tidak memiliki hutang.

Bahkan sebelumnya, KPK menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap PLTU Riau-1. Sofyan diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dengan terpidana Mantan Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham dan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih.

Sementara Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya menduga Sofyan telah menerima uang dari Johanes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.  Sofyan diduga turut membantu Eni Maulani Saragih dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johanes Kotjo.

"Kemudian SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham," kata Saut di Kantornya, Selasa (23/4). Sofyan diduga melanggar pasal pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ( IP – DW )

 



Berita Lainnya