Sabtu , | WIB

Selasa, 17 Februari 2015 - 17:38:14 WIB
EMPAT KAPAL IKAN MASIH GUNAKAN PURSE SEINE DAN TRAWL DI SORONG PAPUA
Nasional - Dibaca: 3812 kali


JAKARTA,INTELIJENPOST.COM Menteri Kelautan dan Perikanan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri ( Permen ), namun masih ada sedikitnya terdapat empat kapal ikan yang diduga dapat merusak laut di daerah Sorong Papua. Pasalnya, guna menangkap ikan empat kapal tersebut menggunakan alat tangkap purse seine (jaring lingkar) dengan luas jaring 1.000 meter.

Selanjutnya karena empat kapal tersebut sudah mengatongi izin, petugas terkait belum dapat menindak tegas sejumlah kapal tersebut, adanya diberlakukan Permen ( MKP ) Nomor. 2 Tahun 2015, seharusnya izin empat kapal tersebut segera dicabut sebab ( Permen ) ini berlaku untuk seluruhnya tanpa pandang buluh karena secara hukum izin itu dapat gugur dengan sendirinya, kata Lahane Aziz Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA-PPD ) Seluruh Indonesia.

Sementara empat kapal tersebut sudah mengantongi izin sebelum Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI dikeluarkan, menurut LSM. PKA-PPD, kalau yang mengeluarkan izin itu pada masa Pemerintahan Presiden SBY otomatis tidak berlaku lagi karena yang dipakai atau Permen Nomor.2 Tahun 2015 ( MKP ), era Pemerintahan Presiden Jokowi – JK, tandas Aziz.

“ Imbuh LSM, pada intinya tidak dibenarkan baik secara hukum maupun Peraturan Menteri ( Permen ) terkait ada empat kapal diizinkan menggunakan jaring purse seine seluas 1.000 meter, hampir sama dengan Kelurahan Menteng masih beroperasi di Sorong, kata Aziz. Ini betul-betul moral hazard,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, di ruang kerjanya Gedung Mina Bahari I Jakarta, Jumat (30/1/2015).

Menurut Susi, aturan mengenai pelarangan alat tangkap itu dikeluarkan karena alat tangkap tersebut tidak termasuk alat tangkap yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, ia merasa heran kenapa kapal-kapal tersebut bisa mendapatkan izin, padahal penggunaan alat tangkap itu bisa menimbulkan banyak kerusakan laut.“Jika memakai trawl itu saja sudah merusak, bayangkan jika menggunakan purse seine 1.000 meter double net, bagaimana kerusakan yang ditimbulkan?”ujarnya.

Tegasnya, Susi meminta pejabat KKP terkait segera mencabut izin kapal yang menggunakan jaring lingkar tersebut dan mengcek Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Adanya kesempatan tersebut, Susi juga menyinggung pejabat di pemerintah daerah yang memiliki usaha perikanan ilegal atau termasuk dalangnya pencuri ikan. Ia juga curiga jika ada oknum yang sengaja menggerakkan nelayan untuk memprotes Permen tersebut. Pasalnya, ada beberapa Pemda yang memiliki kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl, cantrang, dan alat tangkap lain yang dilarang.

“Dalam kesempatan yang buat kebijakan di daerah juga menjadi pemain, banyak orang Pemda yang jadi pemilik kapal penangkap ikan dengan trawl. Padahal, baik itu pemerintah pusat atau daerah adalah regulator, namun jika regulatornya juga aktor maka bisa repot,” tegasnya.

Senangtiasa mengungkapkan kecurigaan, Susi menyebutkan daerah mana saja yang masih belum menyetujui kebijakannya yang diatur dalam Permen No. 2 Tahun 2015. Beberapa di antaranya adalah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Namun, berbeda dengan Tapanuli Tengah, untuk Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak menyukai alat tangkap cantrang.

“Selain daerah Tapsel, Karimun Jawa juga marah dengan cantrang ini. Daerah Pati, Rembang, dan Tegal juga. Oleh karena itu, bagi daerah yang tidak mau mengikuti program kita, berarti tidak mau mengikuti program kemajuan laut bangsa. Nanti kita akan hold (tahan) program-program untuk daerahnya,” tuturnya ( IP – DW )

Berita Lainnya