Kamis , | WIB

Kamis, 19 Februari 2015 - 19:10:40 WIB
PUTUSAN KASUS PRAPERADILAN BG DAN KPK MENUAI KRISIS KEPERCAYAAN TERHADAP DUNIA PERADILAN
Kabar Redaksi - Dibaca: 3081 kali


Oleh : Pimred Intelijen Post, Lahane Azis

Krisis kepercayaan terhadap dunia peradilan di Indonesia hingga saat ini belum banyak beranjak dari titik terendah sejak masa Orde Baru. Hal itu terjadi karena banyak kasus menunjukan bahwa lembaga peradilan belum mampu memenuhi harapan masyarakat sebagai lembaga yang menegakan hukum dan keadilan. Hakim yang menjalankan kemerdekaan kekuasaan dalam memeriksa dan memutus perkara ternyata masih banyak melakukan tindakan yang mengurangi kewibawaan hakim dan pengadilan, baik dalam bentuk prilaku diluar pengadilan maupun penyalahgunaan kekuasaan dalam memeriksa dan memutus perkara.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk melaksanakan reformasi peradilan demi terwujudkan kekuasaan kehakiman yang benar – benar menegakkan hukum dan keadilan. Upaya tersebut antara lain adalah perubahan organisasi badan – badan peradilan yang disatukan dibawah MA sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Upaya reformasi peradilan juga ditandai dengan pembentukan peraturan perundang – undangan baru yang menegaskan kemandirian dan kemerdekaannya, bahkan berdasarkan perubahan UUD 1945 dibentuk Kmosi Yudisial melakukan tugas perekrutan hakim agung serta mengawasi perilaku dan martabat hakim.

Profesi hakim adalah profesi yang terhormat dan memiliki kemerdekaan dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam posisi demikian, adanya pedoman perilaku hakim sebagai instrumen pengawasan menjadi sangat penting untuk membangun lembaga peradilan yang berwibawa. Namun kenyataan menunjukan bahwa eksistensi pedoman perilaku hakim ternyata belum dapat berfungsi secara  efektif.

Berita Lainnya