Selasa , | WIB

Senin, 02 Maret 2015 - 19:25:48 WIB
PEMERINTAH RI TIDAK MAU DI INTERVENSI
Nasional - Dibaca: 15363 kali


TOLAK SEMUA GRASI PIDANA MATI PERKARA NARKOBA

JAKARTA,INTELIJENPOST.COM Pemerintah – RI, tidak mau di intervensi oleh siapapun juga, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno memastikan, pemerintah menolak  semua permintaan grasi pidana mati dalam kasus narkoba. Kepastian tersebut sebagai bentuk konsistensi pemerintah Indonesia dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika,ujarnya

"Untuk semua kasus yang sudah inkracht hukum mati karena kasus narkoba, grasi akan ditolak oleh Presiden. Ini pernyataan dari Presiden. Jadi tidak akan tebang pilih," kata Tedjo di Istana Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, belum lama ini.

Selanjutnya,Tedjo mengaku tidak khawatir jika kebijakan tersebut akan membuat hubungan Indonesia dengan negara lain menjadi renggang atau bahkan buruk. Eksekusi mati terhadap pengedar narkotik tidak berbeda dengan pidana mati yang dijatuhkan terhadap warga negara Indonesia yang dinilai bersalah atas sebuah kasus di negara lain.

"Sementara warga negara kita dihukum mati di Malaysia, meski sudah diberi bantuan hukum, tetap saja dilaksanakan (eksekusi). Kita juga tidak ada apa-apa dengan Malaysia," kata Tedjo.

Menurut Dia ( Tedjo ), menilai wajar jika negara yang warga negaranya tersangkut kasus hukum di luar negeri memberi bantuan hukum. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan negara terhadap seluruh rakyatnya. "Semua negara yang warga negaranya terlibat masalah hukum tentu akan memberikan bantuan hukum," ujarnya.

Sikap protes Pemerintah Brasil dan Belanda diketahui memanggil pulang Duta Besar mereka ke negara masing-masing setelah warganya dieksekusi mati regu tembak di Nusa Kambangan, Ahad dini hari (18/1). Padahal sebelumnya, pemerintah Belanda dan Brasil memohon agar Indonesia membatalkan eksekusi mati tersebut.

Sesuai Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol dan Duta Besar Brasil untuk Indonesia Paulo Alberto Da Silveira Soares tidak ditarik. Keduanya dipanggil ke ibukota negara asal untuk konsultasi dengan pemerintah pusat.

"Memang sekarang jadi  ada istilah yang harus diluruskan. Karena beberapa teman mengatakan penarikan dubes, yang terjadi adalah pemanggilan ke capital untuk melakukan konsultasi," ujar Retno di Istana Negara, Senin (19/1).

Bahkan Retno berpandangan, persoalan ekseskusi mati gembong narkotika merupakan bentuk penegakan hukum dari sebuah negara berdaulat untuk memerangi kejahatan serius, yaitu kejahatan narkotik. "Yang kalau kami lihat dari data, semuanya menunjukkan kita dalam situasi yang darurat," kata Retno.(IP-LA)



Berita Lainnya