Senin , | WIB

Sabtu, 05 September 2015 - 15:35:34 WIB
PANSEL KPK TELAH MENYERAHKAN KE PRESIDEN 8 NAMA, LSM MENILAI ADA 5 CAPIM KPK YANG PANTAS
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 3564 kali


JAKARTA,INTELIJENPOST.COM - Hasil seleksi yang dilakukan Pansel KPK di Istana Merdeka, Jakarta baru lalu, Presiden Joko widodo telah menerima delapan nama calon pimpinan KPK tersebut. Delapan nama itu dibagi menjadi empat kategori kompetensi, yakni pencegahan, penindakan, manajemen, serta supervisi, koordinasi, dan monitoring.

Sebagai delapan nama calon pimpinan KPK tersebut adalah sebagai berikut sekaligus dengan profil profesi atau latar belakang masing – masing, menurut Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) Seluruh Indonesia Lahane Aziz mengatakan, dari jumlah seluruhnya sepuluh capim KPK yang sudah diterima Presiden Joko Widodo berarti sudah memenuhi syarat empat katagori kompetensi tersebut.

Selanjutnya karena yang dibutuhkan cuma lima capim KPK, sedangkan yang diajukan ada sepuluh calon yang akan ikut uji kelayakan di Komisi III DPR – RI, maka LSM mengharapkan dari hasil pilihan atau yang lolos nanti betul – betul dari hasil yang murni dan jangan sampai ada dari hasil rekayasa sesuai penilaian publik sehingga mengecewakan hati rakyat, ujar Aziz.

Untuk itu, LSM sebagai mewakili publik ( masyarakat ) mau ikut andil serta memberikan masukan, saran yang bersifat ramalan saja dan hal ini bukan sebagai bahan pertimbangan atau mempengaruhi tim uji kelayakan dari Komisi III DPR – RI, ini kami hanya mengikuti nomor dan nama sepuluh capim KPK yang telah ditentukan tim Pansel KPK, sebagai nomor dan nama – nama keberuntungan untuk capim KPK nanti yang pantas adalah : Nomor. 1. Saut Situmorang, 3. Basaria Panjaitan, 5. Agus Rahardjo, 7. Johan Budi Sapto Pribowo dan 8. Laode Muhamad Syarif, sekali lagi ini cuma hasil ramalan LSM, jelas Aziz.

Lanjut Aziz, sebagai Ketua Kordinator. LSM. PKA – PPD Seluruh Indonesia dia memberikan tanggapan sesuai nomor dan nama – nama keberuntungan sesuai ramalannya, nomor ( I ) Saut Situmorang, yang bersangkutan ini sangat diperlukan kinerjanya sebagai Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara ( BIN ) dan patas sebagai capim KPK bidang : supervis, kordinasi dan monitoring.

Kemudian nomor ( 3 ) Basaria Panjaitan, dia sebagai perwira tinggi Kepolisian maka kinerjanya sangat dibutuhkankarena sebagai penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri maka pantas sebagai capim KPK  bidang : penindakan.

Serta yang nomor ( 5 ) Agus Rahardjo, dia sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( LKPP ) maka pantas sebagai capim KPK bidang : manejemen.

Lantas yang nomor ( 7 ) Johan Budi Sapto Pribowo, dia sebagai Deputi pencegahan KPK, maka pantas tetap sebagai capim KPK bidang : pencegahan.

Dan yang nomor ( 8 ) Laode Muhamad Syarif, sebagai pelatih utama dari kode etik hakim dan pelatihan hukum lingkungan hidup di Mahkamah Agung ( MA ) – RI, maka pantas sebagai capim KPK bidang : kordinasi, pungkas Aziz. 

1) Saut Situmorang

Sementara Saut saat ini menjabat sebagai anggota Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Ia juga merupakan akademisi yang mengajar ilmu kompetitif intelijen di Universitas Indonesia.

Bahkan, Pansel KPK sempat mengklarifikasi perusahaan yang dimiliki oleh Saut, yakni PT Indonesia Cipta Investama, yang dilaporkan menjadi tempat pencucian uang. Saut menjelaskan bahwa perusahaan itu didirikan untuk memenuhi syarat saat dirinya ingin bergabung dengan komunitas peminat persaingan intelijen untuk mendapatkan modul sebagai bahan ajar mahasiswanya.

2) Surya Tjandra

Sedangkan Surya merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta. Dalam wawancaranya dengan Pansel, Surya mengaku meminta rekomendasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk maju sebagai pimpinan KPK.

3) Basaria Panjaitan

Lantas Basaria merupakan perwira tinggi Polri yang mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang. Keikutsertaannya dalam seleksi KPK mendapatkan dukungan penuh dari Wakapolri Komjen Budi Gunawan. Ia pernah menjadi Kepala Biro Logistik Polri, Kasatnarkoba di Polda NTT, dan menjadi Direktur Reserse Kriminal Polda Kepulauan Riau. Dari Batam, Basaria ditarik ke Mabes Polri, menjadi penyidik utama Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim.

4) Alexander Marwata

Selanjutnya Ia merupakan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan Universitas Indonesia (UI). Sebelum menjadi hakim, Alexander adalah salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

5) Agus Rahardjo

Serata Agus adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sebelumnya, Agus menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia. Namun, pada tahun 2010, ia memilih mundur karena kesibukannya di LKPP.

6) Sujanarko

Sekarang dii Komisi Pemberantasan Korupsi, Sujanarko menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI).

7) Johan Budi Sapto Pribowo

Dan saat ini, Johan menjabat sebagai pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden Joko Widodo menunjuk Johan bersamaan dengan dua pelaksana tugas lain, yaitu Taufiequrachman Ruki dan Indriyanto Seno Adji, untuk menggantikan dua pimpinannya yang menjadi tersangka, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Mulanya, Johan merupakan Juru Bicara KPK hingga tahun 2014. Kemudian, pria yang berlatar belakang wartawan ini sempat diangkat menjadi Deputi Pencegahan KPK.

8) Laode Muhamad Syarif

Lalu, Laode sehari-hari berprofesi sebagai dosen di Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai konsultan hukum lingkungan. Laode juga perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI.

Untuk delapan nama yang dipilih Pansel KPK itu akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI bersama dua calon lainnya yang sudah diserahkan, yakni Busyro Muqoddas dan Roby Arya Brata. Nantinya, DPR akan memilih lima orang untuk menggantikan pimpinan KPK saat ini yang masa tugasnya akan berakhir pada Desember 2015. ( IP - *** )

Berita Lainnya