Senin , | WIB

Sabtu, 05 September 2015 - 16:06:21 WIB
LSM HARAPKAN PRESIDEN JOKOWI EVALUASI PENGHAPUSAN DARI 73 LNS
Nasional - Dibaca: 4180 kali


Yang  Tidak  Efektivitas  Fungsinya  Dan  Pemborosan  Anggaran

JAKARTA,INTELIJENPOST.COM - Presiden Joko Widodo menjelaskan masalah evaluasi penghapusan 73 Lembaga Non Struktural ( LNS ) tersebut guna mendorong efisiensi Pemerintahan baik dari sisi anggaran maupun dari Sumber Daya Manusianya ( SDM ), serta efektivitas fungsi dan wewenang kelembagaan yang dianggap tumpang tindih.

Adanya rencana Presiden tersebut, Intelijenpost coba wawancara dengan Ketua. Kordinator LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah (PKA – PPD ) Seluruh Indonesia Lahane Aziz mengatakan, kurang lebih delapan bulan lalu Presiden Jokowi evaluasi penghapusan Lembaga Non Struktural (LNS), sehingga pada waktu itu timbul pro – kontra dikalangan publik dan ramai pembicaraan di media masa, elektronik selama kurang lebih dua minggu berjalan.

Sementara lagi memanas – manasnya terkait pembicaraan Presiden Jokowi mengenai evaluasi penghapusan dari 73 LNS tersebut, Radio Elsinta Jakarta mengadakan acara wawancara khusus dengan dua nara sumber, yang pertama dari Universitas ( UGM ) , serta yang kedua dari Ketua. Kordinator LSM. PKA-PPD Seluruh Indonesia, dengan tema, “ setuju atau tidak setuju, “ mengenai rencana evaluasi penghapusan Lembaga Non Struktural oleh Presiden Joko Widodo.

Lantas, yang ditunjuk atau diundang dari Radio Elsinta Jakarta, Ketua. Kordinator LSM. PKA- PPD Seluruh Indonesia Lahane Aziz sebagai narasumber untuk acara seasen kedua, begitu tiba saatnya pada pukul. 24.00 Wib – sampai berakhir pukul. 01.00 Wib, dia (Aziz) mulai diwawancarai oleh pembawa acara Radio Elsinta itu dengan dilontarkan berbagai pertanyaan dan utamanya, “ setuju atau tidak setuju, “ rencana Presiden Jokowi evaluasi penghapusan dari 73 LNS.

Lanjut Aziz mengatakan, tidak setuju kalau seluruh Lembaga Non Struktural ( LNS ) rencana dihapus Presiden Jokowi, karena menurutnya dari Presiden kedua – RI, sampai Presiden – RI selanjutnya untuk membentuk LNS ini sudah di evaluasi dan dipertimbangkan matang – matang sebab dari kinerjanya dan keberhasilan berbagai halnya dapat menguntungkan Negara, makanya Presiden Jokowi juga harus evaluasi secara cermat dan perlu pertimbangan karena menghapus LSN ini tidak semudah membalik telapak tangan, ujar aziz.

Imbuh Aziz, dalam hal setuju untuk menghapuskan beberapa LNS sesuai rencana evaluasi Presiden Jokowi guna mendorong efisiensi Pemerintah baik dari sisi anggaran maupun dari Sumber Daya Manusianya ( SDM ), serta efektivitas dan wewenang kelembagaan yang dianggap tumpang tindik, pada dasarnya LSM juga ikut dukung sepenuhnya seperti LNS yang ada di BUMN - BUMN yang tidak menghasilkan dan pemborosan anggaran serta sekalipun yang menghasilkan tapi programnya tumpang tindik yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) , kemudian menabrak kewenangan Pemerintah yang diatur dengan UU, maka LNS ini dihapus.

Seperti contoh konkrit, salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero ( PT. Pelabuhan Indonesia I, II,  III dan IV ) menguasai asset Negara dengan dasar pendirian persero sebagai operator pengelolaan terminal penumpang dan bukan juga Perusahan Bongkar Muat ( PBM ), hal ini diatur sesuai Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor : 56 Tahun 1991, PP Nomor : 57 Tahun 1991, PP Nomor : 58 Tahun 1991 dan PP Nomor : 59 Tahun 1991, dan masih melakukan berbagai bidang bisnis di pelabuhan. ( ini salah satu LSN yang harus dihapus karena melanggar atau bertentangan dengan UU No. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran ) tutup Aziz.

 “Untuk menindaklanjuti masalah ini, rekomendasinya sendiri rencananya disampaikan pertengahan September 2015 mendatang,” kata Menpan-RB Yuddy Chrisnandi, saat ditemui di Jakarta, beberapa awak media baru – baru ini.

“Sebagai tahap pertama, kami telah mengevaluasi keberadaan LNS yang pembentukannya berdasarkan PP dan Keppres. Nanti di tahap kedua kami akan mengevaluasi 73 lembaga yang pembentukannya berdasarkan undang-undang ,” tutur dia.

Menpan RB Yuddy, evaluasi terhadap LNS dimaksudkan guna mendorong efisiensi pemerintahan baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, serta efektivitas fungsi dan wewenang kelembagaan yang tidak tumpang tindih, tegasnya.

Tandas Yuddy, evaluasi terhadap LNS yang pembentukannya berdasarkan PP/Keppres, dapat langsung ditindaklanjuti Kemenpan-RB dengan sebuah rekomendasi kepada Presiden Jokowi, apakah akan dipertahankan, dilebur atau dihapuskan. Sedangkan evaluasi terhadap 73 LNS di bawah undang-undang, harus melalui persetujuan DPR RI terlebih dulu. ( IP - *** )

Berita Lainnya