Kamis , | WIB

Rabu, 28 Oktober 2015 - 21:59:08 WIB
DPR ADAKAN PANSUS PELINDO II HANYA MEMBUANG ENERGI DAN ANGGARAN
Ekonomi Bisnis - Dibaca: 5019 kali


PADAHAL PELANGGARAN SUDAH ADA DI DEPAN MATA

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM - PT ( Persero ) Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV dengan mengambil alih pengelolaan Pelabuhan dari Direktorat Perhubungan Laut, semenjak dikeluarkan Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 56 Tahun 1991 ( Pelindo I ), PP No. 57 Tahun 1991 ( Pelindo II ), PP No. 58 Tahun 1991 ( Pelindo III ) dan PP No. 59 Tahun 1991 ( Pelindo IV ) dan ke -  empat  PT. Pelindo ini diberi tugas untuk mengurusi atau operator terminal penumpang kapal.

Selanjutnya dengan diberlakukan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran& Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor ; 5 Tahun 2010, Tentang Kenavigasian dilengkapi : PP – RI Nomor. 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan dan PP – RI Nomor. 21 Tahun 2010, Tentang Perlindungan Lingkungan Maritim.

Kemudian yang tertera dalam UU No. 17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran yang dituangkan mengenai pengelolaan Pelabuhan sebanyak 64 alinia, dan disini kami jelaskan terkait masalah ini di alinia 26 yang isinya : Otoritas Pelabuhan ( Port Authority ) adalah Lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai Otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Serta di alinia 27 isinya : Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah Lembaga Pemerintah di Pelabuhan sebagai Otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Karena UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, adalah bagian dari Undang – Undang Dasar 1945, maka Peraturan Pemerintah ( PP ) No. 56 Tahun 1991, PP No. 57 Tahun 1991, PP No. 58 Tahun 1991 dan PP No. 59 Tahun 1991, yang memberikan peralihan pengelolaan pelabuhan kepada PT. ( Persero ) Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV harus tunduk kepada UU Dasar 1945 dan secara hukum PP yang dipayungi ke – empat PT. Pelabuhan Indonesia ini sudah selesai masa berlakunya.

Dari segi pelanggarannya, mulai dikeluarkan dan diberlakukan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, PT. ( Persero ) Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV tidak mengindahkan, mengsepelehkan atau dengan sengaja mengabaikan maka secara hukum dapat di pidanakan.

Untuk itu kenapa DPR – RI, cuma bikin pansus untuk periksa Pelindo II saja dan membuang – buang energi serta anggaran padahal sudah jelas seluruh PT. Pelabuhan Indonesia telah melakukan keselahan atau pelanggaran, yang benarnya DPR – RI, segera memanggil dan memeriksa ke – empat Direktur PT. Pelindo serta yang bertanggung jawab Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, setelah selesai itu serahkan saja kasusnya kepada yang berwajib yakni, KPK. Kepolisian, dan Kejaksaan yang menyelesaikan kasus tersebut. ( IP – LA )

Berita Lainnya