Minggu , | WIB

Senin, 15 Februari 2016 - 20:47:49 WIB
PELAYANAN PFPD BEA CUKAI TANJUNG PERAK MASIH BURUK
Pelabuhan - Dibaca: 13190 kali


SEHINGGA TERJADI DWELLING TIME

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Pemerintah juga selalu menekan dunia usaha agar mengurangi biaya tinggi dan menaikkan daya saing. Dunia usaha disentil agar tidak cengeng menghadapi persaingan global, termasuk pasar bebas Asean.

Sementara dibalik ini, Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) sebagai salah satu instansi kunci pemerintah justru menghambat semua hal di atas. Hasil investigasi yang lakukan Intelijenpost menunjukkan bahwa pelayanan DJBC sangatlah buruk. Sebagai buktinya, mari kita lihat beberapa fakta sebagai berikut:

Yakni, salah satu indikator utama pelayanan kepabeanan dan cukai dalam lalu lintas barang adalah dwell time (DT). Yaitu, total waktu yang diperlukan sejak kontainer keluar dari kapal yang datang hingga keluar dari pintu area pelabuhan.

Kemudian Pemerintah di bawah koordinasi Menko Perekonomian menargetkan menurunkan DT dari 6,04 hari menjadi 4 hari. Sebagai perbandingan, DT di Port Klang (Malaysia) hanya 4 hari, di Australia dan New Zealand 3 hari, Hongkong 2 hari, Singapura 1,1 hari.

Namun realitasnya, di Kantor Pelayanan Madya BC Tanjung Perak, DT untuk Jalur Merah memakan waktu paling cepat 11,5 hari. Bahkan tidak jarang prosesnya mencapai 21 hari.

Lantas contoh sederhananya, untuk proses "permohonan petugas pemeriksa" yang semestinya selesai paling lama 4 jam, saat ini bisa memakan waktu 1-2 hari penuh. Penarikan kontainer ke lokasi be-handle yang seharusnya bisa selesai paling lama 20-24 jam, sekarang memakan waktu 1-5 hari.

Bahkan, menyangkut khusus untuk Jalur Merah yang membutuhkan pemeriksaan menyeluruh, Intelijenpost melihat setidaknya ada enam titik proses di mana DJBC seharusnya bisa mempercepat pelayanan. Ini dimulai dari persiapan dokumen, pendokumenan oleh aparat BC, hingga pemeriksaan fisik, respon PFPD (Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen), sampai proses akhir Nota Pembetulan dan terbitnya SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang).

Adanya inkompetensi dan arogansi birokrasi seperti ini jelas tidak bisa ditolerir. Ini menjadi contoh khas bagaimana birokrasi di Kementerian Keuangan membunuh pelaku usaha. Ini bukan kasus pertama, dan tampaknya bukan yang terakhir jika Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan tidak menghentikan arogansi aparatnya. Seharusnya, aparat seperti ini bisa dipidana badan karena kezholimannya.

Serta yang lebih ironis, DJBC mempunyai proporsi Jalur Merah yang luar biasa besarnya. Umumnya di seluruh dunia, proporsi Jalur Merah sekitar 5 persen dari total dokumen dan atau nilai impor barang. Memang bagi beberapa negara dengan tingkat ketidakpatuhan tinggi, proporsi tersebut lebih besar. Wajar, karena BC negara tersebut harus lebih prudent.

Intelijenpost menambahkan, unggahnya berita ini diminta PFPD Bea dan Cukai Tanjung Perak segera memperbaiki sistim pelayanan semaksimal mungkin dan jangan lagi berteleh – teleh sehingga terjadi dwelling time karena hal ini sangat merugikan pengusaha ekspor maupun impor.

Selanjutnya, apabila masih ada inkompetensi dan arogansi birokrasi yang diterapkan seperti ini, terpaksa ada gerakan ujuk rasa ( demo ) di Bea dan Cukai Tanjung Perak yang dilakukan oleh Aliansi Peduli Ekspor Impor ( APEI ) bersama LSM. Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( PKA – PPD ) dan dipimpin langsung Ketua. Kordinator Seluruh Indonesia.

Peringatan ini disampaikan pada saat pertemuan anggota pengurus ( APEI ) bersama ketua dan pengurus LSM. PKA- PPD di Surabaya, Jumat ( 12/2/2016 ) , dari hasil pertemuan membuahkan suatu kesepakatan untuk memperjuangkan nasib para pengurus dan pengusaha ekspor – impor yang ada di pelabuhan Tanjung Perak dan khususnya seluruh Jawa Timur. ( IP – LA )

Berita Lainnya