Minggu , | WIB

Jumat, 30 Mei 2014 - 14:55:38 WIB
LSM MINTA KPK MENGUSUT DUGAAN KORUPSI DAN MONOPOLI PT. PELINDO III
Korupsi - Dibaca: 75464 kali


Dari kiri ke kanan: A. Edy Hidayat N, Husein Latief, Djarwo Surjanto, Faris Assagaf, Wahyu Suparyono

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Pada awal berdirinya PT (Persero) Pelabuhan Indonesia III yang membawahi yaitu, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Selatan,Kalimantan Tengah, NTB dan NTT adalah sebuah Perusahan Negara yang pendiriannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 19 tahun1960.

Kemudian perubahan kembali berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pelindo III berperan sebagai terminal operator. Bahkan surat dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut yang diterbitkan pada bulan Februari, tahun 2011 menjelaskan tentang penunjukan Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), semakin menegaskan peran Pelindo III sebagai terminal operator.

Sementara berdasarkan fakta, PT. Pelindo III masih melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab mengelola pelabuhan umum di tujuh wilayah Provinsi tersebut diatas, hal ini seperti yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 19 tahun 1960.

Seharusnya, dengan adanya perubahan berdasarkan Undang – Undang Nomor. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,Pelindo III berperan sebagai terminal operator. Begitu juga adanya surat dari Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut yang diterbitkan pada bulan Februari, tahun 2011menjelaskan tentang penunjukan Pelindo III sebagai Badan Usaha Pelabuhan (BUP), semakin menegaskan peran Pelindo III sebagai terminal operator.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor.17 Tahun 2008, dan Surat Keputusan Menteri (SKM) yang diterbitkan bulan Februari, Tahun 2011, tugas, wewenang dan tanggung jawab perusahan Pelindo III mengelola  pada tujuh wilayah Provinsi di Indonesia dimaksud, maka sudah jelas Pelindo III telah menyalahgunakan tugas dan fungsinya dan melanggar Undang Undang Nomor. 17 Tahun 2008 serta tak mengindahkan Surat Keputusan Menteri (SKM) bulan Februari Tahun 2011, sesuai peruntukannya.

Ketua DPD.LSM.PKA-PPD Jawa Timur,Lahane  Aziz, buka suara terkait adanya dugaan korupsi karena melanggar Undang– Undang No. 17 Tahun 2008. Dimintanya ada tindakan tegas dari Komisi Pemberan tasan Korupsi (KPK) memeriksa PT. Pelindo III.”Sudah jelas melanggar 7 Delik Korupsi (UU TPK) antara lain, 1. Merugikan Keuangan Negara, 2. Suap, 3. Gratifikasi, 4. Penggelapan Dalam Jabatan, 5. Pemerasan, 6. Perbuatan Curang, 7. Konflik Kepentingan,” tegas Aziz.

Pembuktian adanya dugaan korupsi dan telah melakukan perbuatan monopoli berbagai usaha di Pelabuhan. “PT. Pelindo III dan anak perusahannya di tujuh wilayah tersebut dengan mempunyai bidang usaha, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, bidang usaha Pelindo III adalah menyediakan dan menguasakan jasa kepelabuhanan,” imbuh Aziz.

“Fakta hukum terkait indikasi korupsi,monopoli dan pelanggaran sesuai Undang– Undang No.17 tahun 2008, tentang pelayaran hal ini sudah jelas pelanggaran maka Pelindo III dapat di pidanakan dengan memiliki 18 berbagai usaha di pelabuhan, sudah jelas monopli dan secara tidak langsung sudah merencanakan mematikan pengusaha – pengusaha kecil yang ada di pelabuhan,” tegas Aziz.

Karena itu kembali didesak  KPK untuk memeriksa dan memanggil empat pejabat Pelindo III yang diduga ikut terlibat melakukan korupsi dan monopoli ini. “Apabila KPK kesulitan mengungkap kasus ini,berarti publik atau masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan kinerja KPK,”pungkasnya. (LA – HUS)



Berita Lainnya