Rabu , | WIB

Senin, 16 Juni 2014 - 14:34:13 WIB
KERJA SAMA PT. PELINDO III DENGAN KPK LSM PATUT MENGAWASI
Opini - Dibaca: 190323 kali


SURABAYA,INTELIJENPOST.COM PT. Pelabuhan Indonesia III ( Persero ) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan kerja sama menyangkut pengendalian gratifikasi dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang selalu patuh dan menerapkan prinsip tata kelola perusahan yang baik ( Good Corporate Governance )serta dalam rangka pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahan PT. Pelindo III tersebut.

Selanjutnya kerja sama tersebut, pada tanggal 20 April 2014 dituangkan dalam penendatanganan pernyataan komitmen untuk pengendalian gratifikasi yang dapat mengarah pada Tindak Pidana Korupsi ( TPK ). SWementara komitmen itu di tandatangani bersama oleh Komisaris Utama PT. Pelindo III, Direktur Utama Pelindo III, Ketua umum Serikat Pegawai Pelindo III ( SPPI – III ) dan Direktur gratifikasi Giri Suprapdiono Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ).

Adanya bentuk kerja sama PT.Pelindo III dengan KPK ini, Intelijen Post coba wawancara dengan Ketua Kordinator LSM. Pemantauan Kinerja Aparatur Pemerintahan Pusat Dan Daerah ( LSM.PKA-PPD ) seluruh Indonesia Lahane Azizmengatakan, seharusnya tidak perlu Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengadakan kerja sama dengan PT. Pelindo III atau perusahan lain Badan Usaha Milik Negara ( BUMN )dalam hal pengendalian gratifikasi, ujar Aziz.

Karena menurut Aziz, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) adalah salah satu Lembaga Negara yang tugasnya, memonitoring, mengawasi, mengumpul data, menerima pengaduan, memeriksa,menyidik dan menahan serta  menindaklanjuti kasusnya sampai di pengadilan Tindak Pidana Korupsi ( TPK ), jadi tidak perlu datang ke perusahan untuk adakan kerja sama dengan alasan dalam rangka pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan korupsi dilingkungan perusahan, kinerja semacam ini sangat riskan karena teridentik dengan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( KKN )maka LSM perlu mengawasinya,  apalagi dengan melibatkan Direktur  Gratifikasi KPK  Giri Suprapdiono yang ikut menandatangani kerja sama tersebut, tegas Aziz.

Disisi lain, sesuai program atau rencana strategis Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mulai dari tahun 2011 – sampai tahun 2015,perbaikan sector strategis terkait kepentingan Nasional ( National Interest ). Sektor – sektor tersebut adalah, Ketahanan pangan plus : Pertanian, Perikanan, Peternakan, plus Pendidikan dan Kesehatan, serta Ketahanan Energi dan Lingkungan Energi, Migas, Pertambangan, dan Kehutanan maupun penerimaan : Pajak, Bea Dan Cukai, serta PNBP, Bidang Infrastruktur, program inipun semuanya belum bisa di selesaikan, sehingga LSM ikut mengawasi terus programnya, tutur Aziz (IP-NI)

Berita Lainnya