Sabtu , | WIB

Jumat, 11 Juli 2014 - 16:17:15 WIB
NENEK MOYANG KITA PELAUT, TAPI ANAK CUCU PELAUT DI ABAIKAN NASIBNYA
Nasional - Dibaca: 1845713 kali


SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Sejarah sudah menentukan bahwa Nenek Moyang kita pelaut dan hal ini bukan omong kosong kalau dikatakan Bangsa kita adalah Bangsa pelaut, dari fakta geografis membuktikan bahwa dua per- tiga Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) adalah perairan. Sementara pentingnya transportasi laut di Indonesia untuk perputaran roda ekonomi sehingga kita tidak dapat membandingkan pentingnya para pelaut di dalam negeri, kata Rev.Yordan EP, Sihombing SH.M.Ap.

Bahkan ironisnya, sering kali para pelaut Indonesia yang bekerja di kapal – kapal Nasional atau dalam pelayaran lokal (domestik) selalu termarginalkan, padahal pekerjaan sebagai pelaut memiliki kekhususan yang paling tidak mencakup dua hal yang sangat spesifik.

Pertama, seorang pelaut dituntut untuk memiliki sertifikat bertaraf Internasional sesuai standar Internasional Maritime Organization ( IMO ) mencakup sertifikat kompetensi dan penunjangnya. Kedua, terdapat paling tidak tiga buah aspek lain yang tidak kalah spesifiknya yaitu, 1. Lebih dari 80% arus barang di dalam negeri menggunakan moda angkutan laut di mana pelaut berperan besar di dalamnya, 2. Memiliki beban moral dimana pelaut harus meninggalkan keluarga, anak dan istri untuk waktu yang relatif lama, 3. Beban resiko atau ancaman bahaya maut dalam pelayaran di8mana angin dan ombak yang begitu ganas, ungkap Rev. Yordan.

Selanjutnya banyak pertanyaan yang harus di jawab Pemerintah ( Dirjen Perhubungan Laut ) terkait, bagaimana kalau pelaut itu mengalami kematian, baik karena akibat yang di alami maupun akibat kecelakaan kerja ? dan bagaimana kalau perusahaannya pailit ? serta bagaimana kalau mereka di PHK sepihak ? atau kalau kapalnya tenggelam, terbakar atau musnah.

Bagaimana kalau terjadi perselisihan mengenai hubungan kerja ? bukankah pada satu pihak para pelaut berada pada posisi yang powerless ( lemah ), sementara dipihak lain, pengusaha di perairan bersifat powerful (kuat)? Memang terdapat paying hukum yang melindungi mereka yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Kerja Laut ( PKL ). Tapi apalah gunanya jika payung hukum tersebut sering kali tidak di implementasikan ? Bukankah mereka dan keluarga mereka menjadi tidak berdaya jika tidak di lindungi dengan suatu PKL dan menjadi pihak yang senantiasa di rugikan ? tegas EP. Sihombing

Nenek Moyang kita pelaut, “ tapi anak cucu pelaut di abaikan nasibnya,” padahal Pemerintah sudah membuat Dasar hukum Perjanjian Kerja Laut ( PKL ), pembuatan PKL adalah suatu keniscayaan yang bersifat imperative, harus dibuat dalam bentuk akta otentik ( bukan akta di bawah tangan ) sesuai dengan amanah Undang – Undang, ujarnya.

Hal ini jelas diatur dalam Buku Kedua KUHD, Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor. 7 Tahun 2000, Tentang Kepelautan dan Undang – Undang No.17 Tahun 2008, Tentang Pelayaran yang bersifat, “ leg specialis derogate lege generalis, “ terhadap Buku Ketiga Bab VII.A, KUHPerdata dan UU. No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. Bahkan terhadap KUHD berlakulah, “ meta principle “ yang berbunyi,” leg posteriori generalis non derogate leg priori specialis,” yang mengandung makna bahwa UU.No. 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan yang terbiy kemudian, tidak dapat mengalahkan KUHD yang dahulu sudah ada serta sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Mei 1848. Secara ekplisit pasal 399 KUHD membebankan pembuatan PKL pada pihak pengusaha sementara pasal 400 alinia ( d ) KUHD mengharuskan pembuatan PKL dalam bentuk akta otentik dengan disahkan oleh Pejabat Negara Cq Syahbandar, cetus Rev. Yordan.

Imbuh EP. Sihombing,  Akan tetapi fakta di lapangan berkata lain, apa yang seharusnya terjadi  ( das sollen ) yang sering kali berbeda dengan apa yang senyatanya terjadi  ( das sain ).  Masalah ini terjadi karena lemahnya atau kurang efektifnya fungsi pengawasan dari pihak terkait, padahal tentang aturan PKL ini bersifat kebijakan regulative yang non self executing artinya harus di implementasikan. Lagipula aturan tentang PKL ini bukan bersifat lex imperpecta, artinya ada sanksi pidananya jika tidak dilaksanakan oleh pihak yang harus melaksanakan.  ( IP – LA )

Berita Lainnya