Senin , | WIB

Senin, 08 Desember 2014 - 19:18:58 WIB
BUPATI GRESIK NGOTOT TAMBAH ANGGARAN PROYEK STADION BUKIT LENGIS
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 56796 kali


Bupati Saat Sidak Di Stadion Bukit Lengis, Inzert : Maket Stadion

DPRD TERKESAN MELOTOT PROTES

GRESIK,INTELIJENPOST.COM Penambahan anggaran proyek Stadion Bukit Lengis, tak salah jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki korupsi sejumlah proyek di Gresik, yang diduga melibatkan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Proyek Stadion Bukit Lengis, misalnya. Lengis, yang disorot warga, karena tak lagi untuk menyambut Asean Game, kini diteruskan, tapi Sambari minta tambahan dana Rp 40 miliar, menurut warga Gresik.

Berbagai kalangan di Gresik yang menilai proyek ambisius yang menghabiskan dana APBD Rp 230 miliar itu, tidak dibutuhkan rakyat Gresik. Makanya, pengajuan Rp 40 miliar itu, diprotes oleh wakil-wakil rakyat di DPRD Gresik. Janji Bupati Sambari anggaran Rp 40 miliar, untuk melanjutkan pembangunan stadion yang berlokasi di Bukit Lengis, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas.

Sementara proyek Stadion Bukit Lengis ini dikerjakan secara multiyears sejak 2012 dengan pengajuan awal sebesar Rp 230 Miliar menggunakan APBD Kabupaten Gresik. Lelang pembangunan dimenangkan PT Hutama Karya (HK) senilai Rp 177,690 Miliar dengan surat perintah kerja 13 Mei 2013. Berdasarkan kontrak, proyek ditargetkan selesai pada April tahun 2015 mendatang atau sebelum Bupati Sambari habis masa jabatannya per 23 September 2015.

Adanya tambahan dana Rp 40 miliar untuk Stadion Lengis itu dikritisi Fraksi PKB, Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi Gerindra. Hanya Fraksi Golkar yang tidak menyinggung dana tambahan untuk proyek stadion di Bukit Lengis. Sebab Fraksi Golkar DPRD Gresik sebagai pendukung Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, yang juga sebagai Ketua DPD Golkar Gresik. "Sudah ada anggaran multi years, penambahan Rp 40 miliar tersebut untuk apa?," kata Sujono, anggota Fraksi PKB ketika membacakan pandangannya, dalam rapat paripurna DPRD Gresik, Senin (24/11)baru – baru ini.

Ketua DPD Golkar Sujono mengungkapkan, pembangunan proyek tersebut saat ini masih belum selesai. Bahkan, pembangunan tidak sesuai dengan target dan terancam tidak selesai tepat waktu. “Pemerintah Daerah telah mengusulkan penambahan anggaran sebasar Rp 40 Miliar lagi untuk kelanjutan proyek tersebut, kami minta penjelasan bupati," ujarnya.

Dari pendapat Fraksi PKB, ada beberapa hal yang perlu dicermati terkait dengan usulan penambahan biaya tersebut. Usulan tidak muncul di Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). “Penambahan angaran tersebut merupakan penyimpangan dari mekanisme penyusunan anggaran sebagaimana mestinya. Hal itu bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Karena aturan perundangan telah mengatur tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara baku,” imbuh Sujono.

Reban dari Fraksi PAN juga mempersoalkan studi kelayakan atau feasibility study (FS) atas proyek Stadion Lengis. Menurutnya, penambahan anggaran Rp 40 Miliar untuk membangun sebagai penunjang dengan sendirinya harus didahului dengan studi kelayakan, sebab terpisah dari bangunan stadion. “Pembangunan proyek tersebut masih berlangsung dalam tahun terakhir dari 3 tahun yang termasuk dalam rangkaian multi years. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan secara hukum adanya penambahan anggaran terhadap proyek yang sama, sementara rentang tahun yang ditetapkan sebagai tahun multi years belum selesai?,” ungkap Reban.

Selanjutnya, tanggapan fraksi-fraksi DPRD Gresik ini akan ditanggapi Bupati, Selasa (25/11) baru lalu. Sementara, beberapa kelompok masyarakat Gresik mempersoalkan proyek stadion Bukit Lengis. Selain dinilai hanya menghambur-hamburkan uang rakyat, proyek ini harus menggusur banyak warga yang tinggal di sekitar Bukit Lengis. Padahal, Gresik sudah memiliki dua stadion yang representatif untuk event nasional.

Disisi lain, Feasibility Study (FS) atas rencana pembangunan stadion Bukit Lengis juga dipersoalkan. Dikhawatirkan proyek ini hanya membenani APBD, karena tidak menghasilkan PAD. Seperti terjadi pada proyek Surabaya Sport Center (SSC) yang kini dikenal dengan nama Gelora Bung Tomo (GBT). Meski Rp 500 miliar, SSC atau GBT ini tak menyumbang PAD sepeser pun ke Pemkot Surabaya. Pasalnya, tidak ada event besar di stadion yang berlokasi di Benowo itu. Justru APBD Surabaya terbebani karena harus mengeluarkan dana operasional.

Ada indikasi korupsi sebelumnya, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mengungkapkan ada beberapa temuan kejanggalan di kabupaten Gresik. Yakni, masih terdapat program atau kegiatan pada APBD, yang tidak melalui dokumen perencanaan. Mulai dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), alokasi belanja modal dan alokasi anggaran pendidikan dan pengelolaan dana hibah masih belum baik. “Ini yang menjadi perhatian kami," kata Zulkarnaen saat berada di Gedung Negara Grahadi Surabaya, 14 Oktober 2014 lalu.  ( IP – LA )



Berita Lainnya