Selasa , | WIB

Selasa, 17 Februari 2015 - 19:23:27 WIB
DEWAN ADAT MADURA RISIH BANGKALAN KOTA KORUPTOR
Politik & Pemerintahan - Dibaca: 32962 kali


DEWAN ADAT MADURA MEWAKILI ELEMEN TOKOH MASYARAKAT, ULAMA’, KYAI DAN SEGENAP AKTIVIS SEMADURA, BERORASI DIKAWASAN WILAYAH SURAMADU, DISINILAH TEMPAT DEWAN ADAT BERDISKUSI, MEMBERIKAN SOLUSI GUNA KEMASLAHATAN RAKYAT BANGKALAN DAN PADA UMUMNYA MADURA, BAGAIMANA MASA DEPAN MADURA KEDEPAN NANTI.

BANGKALAN,INTELIJENPOST.COM Semenjak ditangkapnya RKH Fuad Amin Imron (FAI) oleh KPK 2 Desember 2014, rakyat Madura menyayangkan kenyataan ini harus terjadi, namun tokoh Madura tetap memikirkan bagaimana kedepan nasib Bangkalan dan Madura kedepan, rakyat Bangkalan merasa tersinggung terkait asumsi Bangkalan sarang Koruptor, dalam aksinya senin, 16 Februari 2015 baru – baru ini, M Jasulin Rahmatulloh SE. didepan 500 demonstran mengatakan,” kami bukan Koruptor dan Bangkalan Bukan sarang koruptor, kami masih memiliki nilai – nilai Adat dan Agamis, kita tetap  mendukung penegakan hukum namun Etika  tetap dikedepankan, siapun yang datang ke bumi Bangkalan ini harus tetap beretika dan santun,kita tidak pernah intervensi pada penegak hukum namun, jangan sampai menginjak injak harga diri para tokoh ulama’ dan para kyai, baru – baru ini para  kyai dijadikan bahan keterangan KPK dalam mengusut TPPU FAI, kami percaya kepada para kyai dan ulama’, mustahil akan tersentuh hal hal yang berbau korupsi, jika para Kyai dan Ulama’ di jadikan tersangka kami adalah garda terdepan akan membelanya, terangnya.

Dalam aksi tersebut, tidak luput sorotan Dewan Adat terhadap Badan Pengawasan Wilayah Suramadu (BPWS), M. Jasulin Rahmatulloh SE. Mengungkapkan, pihak Pemerintah Pusat harus mempercayakan pengawasan dan pengelolaan Wilayah Suramadu kepada Pemerintah daerah yaitu Surabaya dan Madura untuk mengelolanya, sehingga segala bentuk tarif akan dibebaskan bagi kendaraan roda 2 dan kendaraan Roda 4 dan sejenisnya seminim mungkin, kenyatan sekarang janji – janji Pemerintah pusat tidak sejalan dengan janjinya, dimana pengembangan jembatan Suramdu tidak tampak  seperti reast area, islamic center dll, masyarakat sudah ikhlas tanahnya dijual dengan harga murah, namun kesejahteraan masyarakat Bangkalan belum tampak sekali, kami akan mendorong Pemkab Bangkalan untuk berkordinasi dengan Pemerintah pusat untuk mengambil alih pengembangan wilayah Suramadu, terang ketua Dewan Adat, yang sambut dengan tepukan tangan oleh demonstran.

Ketua Mapikor Yang ikut mengawal aksi , Alex Subadar, SH, mengatakan, kami mengamini apa yang dilontarkan oleh Ketua Dewan Adat, segala bentuk janji Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan rakyat Madura harus bener – bener tercapai, kami akan mengerahkan massa yang lebih besar lagi Besok , kami juuga menuntut hak kami untuk membebaskan biaya masuk Jembatan Suramadu, paling tidak Mobil dan sejenisnya harga tiket 5000, kalau 30.000 seperti saat ini adlah termahal di Indonesia, saya pertegas ini adalah Jembatan Bukan Tol, inilah kebohongan yang terstruktural, dan etika BPWS sekarang sudah melampaui batas, pihak tokoh dan LSM tidak pernah diajak bicara dalam mengembangkan wilayah Suramadu, seakan – akan berjalan sendiri, tolong etika di Madura diperhatikan, jangan hanya  ‘slonong boy ‘ dan banyaknya kecelakan di pintu masuk jembatan itu, berarti kurangnya BPWS dan jajaranya memperhatikan keselamatan Pengendara, itu kami sesalkan, ungkap nya saat dikelilingi Demonstran.

Sekjen Dewan Adat , M. Hai, SH ,MH, dalam orasinya menyampaikan, kami meminta kepada segenap jajaran penegak hukum Institusi Polri harus tegas namun santun, keamana di Bangkalan belum maksimal, ibaratkan ‘pisau’ , tajam kebawah dan tumpul keatas,tolong kepenegak hukum pahami Adat Madura dan Toleransi hukum perlu dikedepankan, masih banyak pembegalan dan perampokan namun, petugas belum maksimal bekerja, kami risih jika Bangkalan dikatakan Sarang preman dan kampung sabu – sabu, kami sudah mendengar bahwa oknun Polisi juga membeck up kegiatan terlarang ini, akan tetapi setelah bosan kemudian ditangkap, tolong kepada bapak kapolres Bangkalan untuk menganalisa keinternal, jika tidak ada kerjasama dengan oknum, kami yakin Rakyat tidak akan berani berbuat hal – hal yang dilarang oleh hukum, baik agama maupun UU, tegasnya anggota pengacara yang di amini oleh massa.

Hadir juga kapolres Bangkalan AKBP Soelistijono dalam pengamanan demontrasi  bersama jajaranya dan sejumlah Kapolsek, terkait apa yang dilontarkan oleh sekjen Dewan Adat, akan menjadi acuan kedepannya,kondisi memang aman dan terkendali, beberapa Polantas Polres Bangkalan sibuk mengatur lalu lintas di sekitar panggung aksi, sejumlah personil polres tetap santai dan siaga, sambil mendengarkan aspirasi dari Orator. ( IP – AH – LA )

Berita Lainnya