Minggu , | WIB

Rabu, 16 September 2015 - 15:09:58 WIB
PEMBATALAN DELIK KORUPSI MASUK RUU KUHP DIBAHAS KPK DAN KEMENKUM HAM
Korupsi - Dibaca: 80088 kali


JAKARTA,INTELIJENPOST.COM Bertemu siang ini Pimpinan KPK dan Dirjen Perundang-undangan Kemenkum HAM, Widodo Eka Tjahjana. Sesuai pertemuan yang akan digelar di gedung KPK itu guna membahas rencana pembatalan delik korupsi yang dimasukkan ke rancangan revisi KUHP.

"Iya sudah pasti, siang ini ada pertemuan dengan Dirjen Kemenkum HAM membahas RUU KUHP," kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi, Senin baru lalu.

Pertemuan rencananya akan dilakukan pukul 14.00 WIB. Menyangkut pembahasan ini beberapa pimpinan KPK akan langsung turun tangan agar rencana memasukkan delik korupsi dalam RUU KUHP bisa digagalkan, karena sejak awal KPK memang sudah tak setuju delik korupsi masuk ke KUHP. Pasalnya, asas lex specialis pidana korupsi akan hilang dan KPK terancam menjadi macan ompong.

"Kami ( KPK  ) sudah ajukan surat kepada pemerintah tentang RKUHP, intinya: 1. Delik-delik Tipikor tidak diintegrasikan ke dalam RKUHP, integrasi tersebut akan bermakna bahwa delik tipikor bukan lagi sebagai tindak pidana khusus, tapi menjadi tindak pidana umum. Akibatnya justru akan terjadi deligitimasi wewenang KPK memeriksa kasus tipikor," kata Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji, kamis baru lalu.

Kemudian selain delik tipikor, Indriyanto juga meminta agar delik TPPU tak dimasukkan dalam KUHP. Jika tetap dimasukkan, maka tak ada lagi asas lex specialis terhadap pidana korupsi."Asas Lex Specialis pada RKUHP agar menyatakan secara tegas dan jelas bahwa tetap mempertahankan delik-delik tipikor yang tidak berdampak pada delegitimasi kelembagaan KPK," jelas guru besar ilmu hukum pidana itu.

"Seandainya tetap saja delik tipikor diintegrasikan kepada RKUHP, harus ada penegasan bahwa penegak hukum (termasuk KPK) tetap memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan kasus tipikor atas delik-delik tipikor yang ada di dalam RKUHP maupun di luar KUHP. Tanpa masukan ini, dikuatirkan terjadi delegitimasi kewenangan KPK atas kasus korupsi, bahasa "pelemahan KPK" menjadi macan ompong," tegas Indriyanto. ( IP – DW )



Berita Lainnya