Selasa , | WIB

Senin, 23 November 2015 - 22:30:40 WIB
KPPU DIMINTA TINDAK PELINDO III
Pelabuhan - Dibaca: 93830 kali


ADANYA INDIKASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

SURABAYA,INTELIJENPOST.COM Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus menindak secara Pidana atau Perdata terhadap perusahan atau pengusaha yang melanggar  Undang – Undang  Nomor : 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Sesuai Undang – Undang ini,  mengatur Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Antara lain :

a. bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Panca Sila dan Undang – Undang Dasar 1945.

b. bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efesien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar .

c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara republik Indonesia terhadap perjanjian – perjanjian Internasional.

d. bahwa untuk diwujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf  a, huruf  b, huruf  c, atas usul dan insiatif Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) perlu disusun Undang – Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.   

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

4. Posisi dominan adalah keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan saingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

5. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Maka dengan memperjelaskan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia ( KPPU – RI ), diminta tindak PT. ( Persero ) Pelindo III terkait adanya indikasi melanggar Undang – undang dimaksud, dengan bukti dan fakta yang dijelaskan sebagai berikut.

PT. ( Persero ) Pelabuhan Indonesia III berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, perusahan ini sebagai Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ), menguasai dan memonopoli berbagai bidang bisnis di Pelabuhan Tanjung Perak antara lain :

1. Usaha jasa kolam – kolam pelabuhan dan perairan untuk lalulintas serta tempat berlabuhnya kapal.

2. Jasa – jasa yang berhubungan dengan pemanduan ( pilot age ) dan penundaan kapal

3. Dermaga dan fasilitas lain untuk bertambat, bongkar muat barang termasuk hewan dan fasilitas naik – turunnya penumpang

4. Gudang – gudang dan tempat penimbunan barang – barang angkutan Bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan.

5. Tanah berbagai untuk bangunan dan lapangan industry, dan gedung – gedung bangunan yang berhubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut.

6. Penyediaan listrik, bahan bakar minyak, air minum dan istalasi limbah pembuangan.

7. Jasa terminal, kegiatan konsilidasi dan distribusi barang termasuk hewan.

Selanjutnya,

8. Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepelabuhanan,

9. Jasa pelayanan kesehatan,

10. Jasa transportasi laut,

11. Jasa persewaan fasilitas dan peralatan dibidang kepelabuhanan,

12. Jasa perbaikan fasilitas dan peralatan pelabuhan,

13. Properti di daerah lingkungan pelabuhan,

14. Kawasan industry di daerah lingkungan pelabuhan,

15. Kawasan wisata di daerah pelabuhan,

16. Depo peti kemas,

17. Jasa konsultasi di bidang kepelabuhanan,

18. Jasa komunikasi dan informasi di bidang kepelabuhanan.

Dengan bukti menguasai berbagai bidang bisnis di pelabuhan, serta adanya membangun 18 perusahan cabang usaha – usaha tersebut, sehingga masyarakat atau pengusaha di sekitar pelabuhan tidak dapat tersaingi dan sebagian besar pengusaha – pengusaha ini tutup dan banyak gulung tikar karena tidak adanya order yang mau dikerjakan, sebab semua bidang bisnis sudah di monopoli PT. Pelabuhan Indonesia III di seluruh wilayah pelabuhan yang ada. ( IP – LA )



Berita Lainnya